Indonesia-Brunei perlu tingkatkan kerja sama antarparlemen

Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Dr. Sujatmiko mengatakan hubungan dan kerja sama yang telah terjalin lama dan erat antara pemerintah RI dan Brunei Darussalam perlu pula lebih didukung dengan meningkatnya hubungan yang sama antarparlemen kedua negara.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, Dubes Sujatmiko merasa yakin bahwa semakin meningkatnya hubungan antara parlemen kedua negara akan memperkuat hubungan dan kerja sama antarpemerintah yang sudah intensif.

"Hal ini mengingat bahwa apapun yang dilakukan pemerintah di kedua negara tidak bisa lepas harus mendapatkan dukungan penuh parlemen masing-masing," kata Dubes Sujatmiko seusai mendampingi delegasi MPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR. Dr. Hidayat Nur Wahid bertemu dan bertukar pikiran dengan mitranya (legislative Council) di Bandar Seri Begawan Selasa pagi.

Sementara itu Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menggarisbawahi perlunya meningkatkan hubungan antara parlemen dan dalam pertemuan tersebut telah disampaikan pula undangan kepada Ketua Legislative Council untuk dapat berkunjung ke Indonesia guna membahas lebih lanjut langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kerja sama parlemen tidak hanya secara bilateral tetapi juga dalam kerangka ASEAN, OKI dan forum-forum lainnya.

Selain kunjungan tersebut delegasi MPR juga mengadakan sosialisasikan 4 Pilar MPRI RI ke Warga Indonesia yang diadakan di Wisma Indonesia dan dihadiri oleh sekitar 80 wakil WNI yang tinggal dan bekerja di Brunei Darussalam.

?Sosialisasi 4 Pilar MPR RI itu perintah undang-undang," ujar Hidayat di hadapan para peserta sosialisasi pada Senin malam.

Materi tentang 4 Pilar MPR RI memang bisa dicari secara dalam jaringan tapi berbeda eda rasanya mendengar langsung dari para wakil rakyat di Senayan, kata Dubes RI.

Dalam sosialisasi Hidayat hadir bersama dengan Guntur Sasono, Ketua Fraksi Partai Demokrat, dan TB. Soenmanjaja, Ketua Fraksi PKS selaku Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI. Ketiganya mengadakan lawatan selama tiga hari di Brunei.

Hidayat memulai sosialisasinya dengan menyatakan bahwa kondisi saat ini dimana tumbuh radikalisme, atheisme, dan separatisme, baik jajaran legislatif maupun eksekutif, perlu menumbuhkan kembali nilai-nilai 4 pilar MPR RI, khususnya di kalangan generasi muda.

"Kita beruntung memiliki Pancasila, ideologi yang kita tumbuhkan sendiri dan disepakati oleh founding father dan founding mothers," tegas Hidayat. Untuk menjaga nilai-nilai 4 Pilar ini yang terdiri atas Pancasila, UUD RI, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dia mengatakan bahwa MPR sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memasukkan kembali materi nilai-nilai 4 Pilar ini kedalam kurikulum dan buku ajar di sekolah.

Selain MPR, Hidayat menegaskan bahwa upaya melestarikan nilai-nilai 4 Pilar ini tidak melulu menjadi tanggung jawab MPR.

Menurut dia, pemerintah sebagai eksekutif memiliki kewenangan yang lebih besar agar pelestarian nilai-nilai 4 Pilar menjadi lebih kuat, mengikat dan mendalam.

Hidayat mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai salah satu wujud partisipasi pemerintah dalam melestarikan ideologi bangsa.

Diskusi kemudian menyoroti tentang masuknya paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila, khususnya ke generasi muda.

Menanggapi hal ini, TB Soenmanjaja mengatakan bahwa memang pergulatan politik saat ini menyebabkan banyak generasi muda yang menjadi antipati terhadap politik. ?Mungkin sudah menjadi alergi politik,? tutur TB Soenmanjaja.

Hidayat menyatakan, MPR telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila tumbuh subur di dunia kampus.

"Kami berkomunikasi langsung dengan para mahasiswa dan bekerjasama dengan elemen-elemen kampus (untuk mengatasi hal ini)," ujar dia.