Menkeu proyeksi kelebihan subsidi energi Rp69 triliun

Secara keseluruhan, kebijakan ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, terutama ketika terdapat tekanan dari luar yang cukup besar."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan adanya kelebihan belanja subsidi energi sebesar Rp69 triliun pada akhir tahun anggaran 2018, untuk mendukung pelaksanaan kinerja Pertamina dan PLN.

"Subsidi energi ini untuk mendukung Pertamina yang melakukan stabilisasi harga BBM dan PLN yang melaksanakan elektrifikasi di desa," kata Sri Mulyani dalam menyampaikan proyeksi realisasi APBN 2018 di rapat kerja dengan Badan Anggaran, Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menjelaskan penghitungan kelebihan subsidi energi tersebut sudah memperhitungkan realisasi belanja subsidi energi pada semester I-2018 sebesar Rp59,5 triliun atau 63 persen dari pagu Rp94,5 triliun serta perbedaan harga solar yang ditetapkan dengan harga berlangsung.

"Kita sudah bahas ini bersama dengan Menteri ESDM dan BUMN, beserta Pertamina dan PLN untuk melihat kondisi keuangan mereka," ujarnya.

Dengan kelebihan subsidi sebesar Rp69 triliun dari pagu, maka realisasi belanja energi pada akhir 2018 diperkirakan mencapai Rp163,5 triliun.

Khusus untuk Pertamina, ia mengharapkan kenaikan alokasi belanja subsidi untuk menjaga perbedaan harga solar per liter dengan harga berlangsung ini bisa menjaga neraca Pertamina agar tidak terganggu, meski mendapatkan penugasan dari pemerintah.

"Neraca Pertamina tetap terjaga yaitu kebutuhan dari sisi operasi untuk menjalankan policy subsidi itu maupun dari sisi potensi keuntungan baik dari hulu maupun tekanan dari kegiatan hilir yang berkaitan dengan subsidi," ujarnya.

Selain itu, melalui keterlibatan pemerintah dalam pemberian subsidi energi ini, ia mengharapkan harga BBM bersubsidi tetap terjaga, yang secara tidak langsung, dapat menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok lainnya tetap stabil.

"Secara keseluruhan, kebijakan ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, terutama ketika terdapat tekanan dari luar yang cukup besar," kata Sri Mulyani.