Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawarti memproyeksikan realisasi belanja kementerian lembaga (KL) di akhir tahun anggaran 2018 sebesar 95 persen-96 persen, atau lebih baik dari penyerapan tahun-tahun sebelumnya.
"Proyeksi penyerapan belanja KL sebesar 95-96 persen, biasanya belanja KL tidak pernah melebihi 95 persen, hanya 93-94 persen," kata Sri Mulyani dalam menyampaikan proyeksi realisasi APBN 2018 dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani mengatakan tingginya penyerapan belanja kementerian lembaga tersebut didukung oleh realisasi belanja kementerian lembaga pada semester I-2018 yang sudah mencapai Rp295,5 triliun atau 34,9 persen dari pagu.
"Penyerapan belanja kementerian lembaga semester I-2018 meningkat akibat kebijakan lelang dini dan percepatan penyaluran bantuan sosial, pembayaran THR bagi PNS dan pelaksanaan pilkada serentak serta persiapan Asian Games," ujar Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, kinerja penyerapan belanja, sebanyak delapan KL dari 10 KL dengan pagu terbesar, pada semester I-2018 telah berada di atas rata-rata nasional 34,9 persen.
Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani optimistis kinerja penyerapan belanja kementerian lembaga pada semester II-2018 dapat lebih baik, sehingga realisasi belanja pada akhir tahun sebesar Rp813,5 triliun.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga memaparkan proyeksi realisasi pada akhir tahun untuk penerimaan perpajakan sebesar Rp1.548,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp349,2 triliun dan hibah Rp5,4 triliun.
Proyeksi penerimaan perpajakan ini lebih rendah Rp69,6 triliun dari target Rp1.618, triliun, penerimaan negara bukan pajak surplus Rp78,7 triliun dari target Rp275,4 triliun dan hibah surplus Rp4,2 triliun dari target Rp1,2 triliun.
"Realisasi pendapatan negara diperkirakan mencapai target APBN 2018, karena penerimaan kepabeanan dan cukai serta PNBP bisa lebih tinggi seiring dengan kenaikan harga minyak. Meski demikian, realisasi pajak diproyeksikan lebih rendah," ujarnya.
Sementara itu, realisasi belanja non kementerian lembaga diproyeksikan pada akhir tahun berada pada Rp640,2 triliun, atau terdapat surplus Rp33,1 triliun dari pagu Rp607,1 triliun, karena adanya kelebihan belanja untuk subsidi energi.
Realisasi belanja untuk subsidi energi diperkirakan mencapai Rp163,5 triliun atau kelebihan Rp69 triliun dari pagu Rp94,5 triliun untuk penugasan kepada Pertamina dan PLN yang melaksanakan stabilisasi harga BBM dan program elektrifikasi di desa.
"Proyeksi belanja non kementerian lembaga ini diperkirakan sedikit lebih tinggi untuk menjaga stabilitas harga dan dampak ekonomi global," kata Sri Mulyani.
Untuk realisasi transfer ke daerah dan dana desa, pada akhir tahun, diproyeksikan bisa mencapai Rp763,6 triliun atau mendekati pagu yang sudah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp766,2 triliun.
Dengan berbagai outlook tersebut, maka defisit anggaran akhir tahun diproyeksikan tetap terjaga pada kisaran Rp314,2 triliun atau sebesar 2,12 persen terhadap PDB, lebih baik dari target Rp325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap PDB.
Meski demikian neraca keseimbangan primer diproyeksikan mengalami defisit pada akhir 2018 sebesar Rp64,8 triliun, meski hingga semester I-2018 masih tercatat surplus Rp10 triliun.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
