Negara PBB setujui perjanjian pengaturan perpindahan besar dunia

PBB (ANTARA News) - Pada Jumat, PBB sepakat mengatasi pergerakan jutaan pendatang antarnegara guna mengatasi masalah "ketidakpercayaan" dan "kesulitan" dalam penyusunan perjanjian tentang perpindahan, yang pertama, kata pejabat.

Perjanjian tidak mengikat itu disetujui ke-193 negara anggota, kecuali Amerika Serikat, yang keluar pada tahun lalu, untuk membuat perpindahan aman dan tertib di tengah masalah kedaulatan negara dan kerja sama internasional.

Langkah itu muncul setelah krisis migrasi di Eropa pada 2015, yang mengalami gelombang terbesar pengungsi dan pendatang sejak Perang Dunia II, kata pejabat. Kemelut itu meresahkan sumber daya dan memicu rasa takut terhadap orang asing dan ketegangan nasionalis.

Sekitar 250 juta orang di seluruh dunia atau 3,4 persen dari penduduk dunia adalah pendatang, kata data PBB.

"Migrasi adalah sebuah fakta, sudah ada selama berabad-abad dan akan ada hingga berabad-abad ke depan," kata Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajk.

"Tetapi kami tidak pernah memiliki instrumen pengatur yang membantu dan mengelola proses ini. Kami berada dalam situasi reaktif," katanya.

Dokumen resmi "Global Compact for Safe, Orderly, dan Regular Migration" menjelaskan mengapa orang bermigrasi, bagaimana cara melindunginya, cara mengintegrasikannya ke negara-negara baru, cara mengembalikan mereka ke rumah, dan masalah lainnya.

Duta Besar Jurg Lauber dari Swiss, yang membantu menjalankan negosiasi pakta, menyebutnya sebagai "katalog tindakan" dan bukan serangkaian aturan yang disamaratakan.

"Kekuatan dokumen itu adalah nilai praktisnya," katanya kepada Thomson Reuters Foundation.

Adopsi formal ditetapkan pada bulan Desember di Maroko.

Disepakati 192 negara anggota setelah AS mundur dari perundingan karena menilai tidak sesuai dengan kedaulatan AS.

Media Hungaria melaporkan pada hari Jumat bahwa menteri luar negeri Hongaria mungkin akan menarik diri dari perjanjian karena dapat membantu aliran migran ke Eropa.

Mencapai kesepakatan tentang pakta itu diperlukan untuk mengatasi ketidakpercayaan di antara negara-negara yang bermusuhan, kata Duta Besar Juan Jos Camacho dari Meksiko, yang juga membantu menjalankan perundingan. Dia mengatakan satu tujuan dari perjanjian itu adalah memerangi perdagangan manusia yang merupakan "kanker pada migrasi".

"Masalah migrasi sangat politis dan ada ketidakpercayaan atau ketidakpercayaan alami antarnegara mengenai hal itu. Kami perlu memperkuat dan membangun kepercayaan," katanya.

(Uu.R029/B002)