Kemarin Presiden perintahkan renovasi rumah Zohri, Kapolres Ketapang dicopot

Jakarta (ANTARA News) - Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merenovasi rumah juara dunia atletik Lalu Muhammad Zohri, Kepala Polres Ketapang dicopot gara-gara plakat kerja sama, dan para pengamat berbicara tentang para kandidat calon pendamping Jokowi pada pemilihan umum 2019.

Selain itu ada berita mengenai kasus pembebasan lahan untuk kereta api cepat, dan upacara penaikan bendera digital untuk Zohri dalam ringkasan berita berikut.

Presiden Jokowi perintahkan renovasi rumah Zohri
Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk merenovasi rumah juara dunia lari 100 meter kategori U-20 Lalu Muhammad Zohri di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Prestasi yang ditorehkan Zohri tentu sangat membanggakan kita semua, bangsa Indonesia. Terlebih lagi, kita dapat melihat bagaimana Zohri tidaklah diperhitungkan sama sekali. Untuk prestasi yang diraih Zohri, saya telah memerintahkan Menteri PU dan Perumahan Rakyat untuk merenovasi rumah Zohri di Lombok," katanya.

Penaikan bendera Merah-Putih untuk Zohri dilakukan secara digital
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Finlandia menyatakan penaikan bendera Merah-Putih dalam Kejuaraan Atletik Dunia Junior 2018 untuk atlet Lalu Muhammad Zohri dilakukan secara digital.

"Finlandia dan Estonia merupakan negara digital. Pengecualian pelayanan non-digital hanya untuk perkawinan, perceraian, dan pembelian rumah. Hanya lagu kebangsaan juara-juara dunia termasuk Indonesia Raya yang dikumandangkan di Stadion Tampere," kata Duta Besar Indonesia untuk Finlandia Wiwiek Setyawati Firman, menambahkan pihak-pihak di luar petugas lapangan di Stadion Tampere tidak dapat masuk atau mendekati lintasan lari untuk memberikan bendera kepada Zohri.

Gara-gara plakat kerja sama dengan China, Kapolres Ketapang dicopot
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Mohammad Iqbal menegaskan Kepala Polres Ketapang AKBP Sunario dicopot menyusul beredarnya gambar plakat kerja sama Polres Ketapang di Kalimantan Barat dengan Kepolisian China di media sosial.

Menurut Brigjen Iqbal, AKBP Sunario dicopot karena telah melakukan hal-hal yang bukan tugas pokok fungsi dan wewenangnya.

"Kapolres Ketapang dibebastugaskan dari jabatan yang sekarang karena apa yang dilakukan Kapolres tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di Polri, di mana ada kerja sama dengan negara lain atau polisi negara lain," kata Iqbal, menambahkan Sunario selanjutnya dimutasi ke Polda Kalbar untuk diperiksa terkait kasus ini.

TGB bisa penuhi kekurangan basis dukungan Jokowi
Founder Lembaga Survei Kedai KOPI Hendri Satrio menilai sosok Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dapat memenuhi kekurangan basis elektoral dukungan Joko Widodo (Jokowi) yang selama ini dinilai masyarakat kurang religius.

"Dari hasil survei Kedai KOPI menunjukkan bahwa persepsi publik menganggap Jokowi kurang religius maka calon wakil presiden yang harus diambil adalah sosok santri, TGB ada dalam kriteria tersebut," kata Hendri Satrio, menambahkan TGB adalah satu-satunya ulama yang menjadi gubernur dua periode sehingga punya basis elektoral riil yang besar.

Gugatan lima perusahaan terkait pembebasan lahan kereta cepat ditolak
Kejaksaan mengapresiasi keputusan Pengadilan Negeri (PN) Karawang yang menolak gugatan lima perusahaan terhadap pemerintah terkait pembebasan lahan pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta.

"Tentunya kita mengapresiasi atas putusan ini," kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejari Karawang, Lia Pratiwi.

Gugatan itu ditujukan kepada PT Pilar Sinergi BUMN serta tergugat lainnya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, Gubernur Jabar, Menhub dan kantor jasa penilai publik.