Diplomat diminta kedepankan diplomasi ofensif

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri Indonesia dan jajaran diplomatnya harus mengedepankan diplomasi ofensif dalam memahami setiap isu dunia yang dihadapi di berbagai bidang, mengantisipasi dan merencanakan aksi dengan selangkah lebih maju dari negara lain.

"Diplomasi tersebut menjadi dasar kebijakan posisi Indonesia dalam menghadapi situasi global yang terus berubah dewasa ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Hal ini ditekankan Luhut Binsar Panjaitan di depan para diplomat senior dalam presentasinya di Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI.

Kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Latihan Kemenlu RI didampingi oleh Kepala Pusdiklat Kemlu RI, Yayan G.H. Mulyana; dan Direktur Diklat Sesparlu, June Kuncoro Hadiningrat.

Ditambahkan, untuk itu para diplomat Indonesia diharapkan mampu mengutamakan kedaulatan persatuan dan kepentingan negara, melakukan tugas diplomasi dengan baik dan sungguh-sungguh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan positif saat ini.

Sebagaimana dijelaskan Luhut B. Panjaitan, patut disyukuri bahwa di tengah perubahan dan ketidak pastian global yang tinggi saat ini, sektor ekonomi Indonesia?mampu tumbuh dengan rata-rata 5,7 persen/ tahun tertinggi ke-3 di antara negara anggota G20 dan BRICS, dengan ratio hutang terhadap PDB hanya sebesar 69 persen, serta peringkat nilai "investment grade BBB" (Mei 2017).

Reformasi berbagai bidang yang dilakukan pemeritah dinilai mampu membuat ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap guncangan perekonomian global. Disamping itu, strategi pembangunan ekonomi sektor maritime semakin kokoh menjadi salah satu pilar penting perekonomian Indonesia, sekaligus mendorong penciptaan pemerataan.

Khusus di bidang pengembangan sektor maritim, Luhut B. Panjaitan menilai tingginya keperluan Indonesia untuk dapat memanfaatkan potensi kekayaan maritim yang besar, dengan potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai 1,3 triliun dolar AS pertahunnya.

Ditekankan terdapat keperluan mendesak untuk segera mengembangkan infrastruktur maritim nasional, seperti pelabuhan laut, destinasi wisata bahari, pengembangan wilayah terpadu dan sebagainya.

Ia menekankan perlunya para diplomat Indonesia memahami arti penting sebuah proses untuk menghasilkan sebuah hasil yang diharapkan "The end justifies the means", serta harus mempunyai inovasi bekerja yang mengedepankan kepentingan nasional termasuk berfikir kedepan serta bekerja dengan bekerja secara tim.