Kelurahan di Yogyakarta diminta fokus gunakan anggaran

Yogyakarta (ANTARA News) - Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi meminta kelurahan fokus dalam menggunakan anggaran karena jumlah anggaran yang dikelola masyarakat di kelurahan maupun oleh kelurahan cukup besar.

"Ada bermacam-macam anggaran yang ada di kelurahan. Selama ini, terkesan anggaran tersebut hanya dimanfaatkan untuk kegiatan rutin. Seharusnya, ada fokus atau target penggunaan anggaran yang lebih terarah untuk kesejahteraan masyarakat," kata Heroe di Yogyakarta, Jumat.

Sejumlah anggaran yang ada di kelurahan, di antaranya anggaran yang dikelola masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) antara Rp80 juta hingga Rp120 juta.

Selain itu, masih ada anggaran dari setiap kelurahan sebesar Rp200 juta hingga Rp400 juta, termasuk anggaran yang dialokasikan oleh kecamatan sebesar Rp500 juta hingga Rp700 juta serta anggaran kegiatan dari dinas atau instansi lain di Pemerintah Kota Yogyakarta yang jumlahnya bervariasi.

Jika dijumlah, maka anggaran yang dikelola kelurahan cukup besar. Termasuk jika nanti ada tambahan dana kelurahan. Kalau tidak punya fokus atau target, maka anggaran tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal, katanya.

Target atau tujuan yang dimaksud Heroe, harus dituangkan dalam rencana pembangungan jangka menengah kelurahan, misalnya menjadikan kelurahan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri batik dan jumputan.

Tentunya, untuk mencapai target tersebut harus disertai dengan perencanaan yang matang termasuk pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan guna mencapai tujuan. Jadi, ada fokus pekerjaan atau kegiatan yang harus dilakukan kelurahan, katanya.

Target, lanjut dia, tidak hanya berhenti di tahun pertama saja, tetapi harus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sehingga kelurahan pun mengalami perkembangan yang pesat. Misalnya di tahun kedua fokus pada penataan lingkungan, atau infrastruktur dan dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan upaya pengentasan kemiskinan. Begitu seterusnya, katanya.

Ia pun meyakini bahwa masyarakat melalui LPMK maupun kelurahan memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran. Memang ada beberapa pengurus LPMK yang baru, tetapi hal tersebut tidak menjadi halangan untuk menentukan fokus kegiatan atau target yang hendak dicapai, katanya.

Sedangkan untuk dana kelurahan layaknya dana desa, Heroe menyebut jika kota seperti Kota Yogyakarta juga membutuhkan tambahan dana tersebut untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pengentasan kemiskinan.

Semoga bisa direalisasikan dana Rp100 miliar per kota sehingga ada tambahan dana untuk mengatasi berbagai masalah, kata Heroe.

Usulan tambahan dana kelurahan tersebut sudah disampaikan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.