TGB bisa penuhi kekurangan basis dukungan Jokowi

Jakarta (ANTARA News) - Founder Lembaga Survei Kedai KOPI Hendri Satrio menilai sosok Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dapat memenuhi kekurangan basis elektoral dukungan Joko Widodo yang selama ini dinilai masyarakat kurang religius.

"Dari hasil survei Kedai KOPI menunjukkan bahwa persepsi publik menganggap Jokowi kurang religius maka calon wakil presiden yang harus diambil adalah sosok santri, TGB ada dalam kriteria tersebut," kata Hendri Satrio kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Ia mengingatkan bahwa sosok TGB adalah satu-satunya ulama besar yang menjadi gubernur dua periode sehingga diyakini memiliki basis elektoral riil yang besar.

Menurut dia, sebenarnya sosok Jokowi yang akan maju sebagai capres tidak terlalu banyak membutuhkan dukungan elektoral dari cawapresnya. Namun, pemilihan kandidat tetap harus menjadi perhatian utama karena kalau salah, bisa berakibat fatal.

"TGB bisa menarik elektoral yang besar, misalnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki 3,5 juta suara, kalau 50 persen ke Jokowi, lalu sisanya didapat melalui sosok TGB. Maka, memperkuat suara Jokowi," ujarnya.

Hendri mengatakan bahwa pesaing berat TGB dalam bursa cawapres ada beberapa nama, seperti Ma`ruf Amin, M. Romahurmuziy, Muhaimin Iskandar, dan Mahfud Md.

Menurut dia, Ma`ruf Amin, Romahurmmuziy, dan Muhaimin memiliki basis elektoral yang besar. Selain itu, Mahfud Md. dinilai masih kurang.

Apabila TGB dibandingkan dengan Ma`ruf Amin karena keduanya merupakan pimpinan organisasi massa Islam, menurut dia, sosok TGB kemungkinan akan dipilih Jokowi untuk menjadi cawapres.

"Kepentingan pilihannya lebih politis, artinya bagaimana pemerintahan berjalan seterusnya setelah Jokowi selesai pada tahun 2024," katanya.

Hendri menilai Jokowi akan mengalkulasikan secara matang agar bagaimana setelah selesai menjadi Presiden, program-program yang sudah berjalan selama 10 tahun dilanjutkan oleh penggantinya.

Menurut dia, Jokowi akan memilih sosok kaum muda namun kuat basis elektoralnya, TGB masuk kriteria tersebut karena jangan sampai mengulang, seperti era Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jokowi tentu tidak ingin seperti SBY, menunjuk Boediono sebagai wapres namun pada Pilpres 2014 tidak mau maju sehingga program-program SBY selama 10 tahun terputus," katanya.