Indikator Ekonomi Makro Masih Baik

Jakarta, 8/1 (ANTARA) - Secara umum pencapaian indikator ekonomi makro nasional dalam tahun 2008 masih baik, walaupun dalam beberapa bulan terakhir mendapat tekanan yang cukup berat sebagai imbas krisis keuangan global. Hal ini dapat dilihat pada realisasi APBN-P tahun 2008 yang menunjukkan: (a) Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang masih dapat dipacu hingga ke 6,2% (APBN-P : 6,4%), walaupun dalam triwulan III dan perkiraan di triwulan IV mulai mengalami perlambatan, (b) Tingkat inflasi yang masil terkendali di sekitar 11,4% (APBN-P : 6,5%), dengan menjaga kelancaran dan kecukupan pasokan barang & jasa serta langkah penurunan harga BBM sebanyak dua kali di bulan Desember 2008, (c) Suku Bunga SBI-3 bulan sebagai basis perhitungan bunga obligasi Pemerintah yang diperkirakan rata-rata 9,3% (APBN_P : 7,5%), dan rate-nya per bulan cenderung menurun sejalan dengan berkurangnya tekanan inflasi, (d) Nilai tukar Rupiah diperkirakan rata-rata Rp9.691/US$ (APBN-P : Rp9.100/US$) sebagai akibat tekanan depresiasi Rupiah di penghujung tahun 2008 ini, (e) Harga minyak mentah Indonesia sekitar rata-rata US$96,8/barel (APBN-P : US$95/barel), seiring dengan penurunan harga minyak mentah di pasar internasional di semester II 2008, (f) Lifting minyak mentah Indonesia yang dapat mencapai 931 ribu barel per hari, yang berarti di atas targetnya di tahun 2008 (APBN-P : 927 ribu barel per hari).

Pencapaian kinerja APBN-P tahun 2008 tercermin dari realisasi Defisit anggaran yang diperkirakan akan menjadi Rp4,2 triliun (setara 0,1% PDB), yang berarti jauh lebih rendah dari target APBN-P sebesar Rp94,5 triliun (2,1% PDB). Pencapaian kinerja APBN-P tahun 2008 tersebut terdiri dari :

a. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp981,0 triliun, atau Rp86,0 triliun (9,6%) di atas targetnya dalam APBN-P 2008. Pencapaian tersebut didukung oleh :

(i) Realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai Rp658,7 triliun (14% PDB), yang berarti Rp49,4 triliun (8,1%) di atas targetnya dalam APBN-P 2008). Pencapaian ini sebagai hasil intensifikasi perpajakan yang didukung dengan langkah reformasi perpajakan yang terus dilakukan, serta dampak kenaikan harga komoditi primer di pasar dunia pada beberapa waktu yang lalu.

(ii) Realisasi PNBP (penerimaan negara bukan pajak) mencapai Rp320,q triliun, atau Rp37,2 triliun (13,2%) lebih tinggi dari targetnya dalam APBN-P 2008. Tingginya realisasi PNBP tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi harga dan lifting minyak mentah Indonesia dari yang diasumsikan di APBN-P.

b. Realisasi belanja negara mencapai Rp985,3 triliun, atau Rp4,2 triliun (0,4%) di bawah pagunya dalam APBN-P 2008. Realisasi belanja negara tersebut bersumber dari

(i) Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp629,6 triliun, yang berarti Rp4,4 triliun (0,6%) di bawah pagunya dalam APBN-P. Pencapaian realisasi tersebut dipengaruhi oleh :

- Realisasi belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp265,3 triliun atau 91,5% dari pagunya dalam APBN-P 2008.

- Realisasi subsidi energi (BBM & Listrik) sebesar Rp223,0 triliun, atau Rp35,9 triliun (19,2%) di atas pagunya dalam APBN-P 2008 yang disebabkan terutama oleh lebih tingginya volume konsumsi BBM, depresiasi nilai tukar rupiah, dan lebih tingginya realisasi harga minyak mentah sampai dengan bulan Oktober 2008.

(ii) Realisasi transfer ke Daerah sebesar Rp292,6 triliun, hampir sama dengan pagunya dalam APBN-P 2008.

c. Realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp.55,5 triliun, atau Rp39,0 triliun (41,3%) lebih rendah dari rencananya dalam APBN-P 2008. Pencapaian realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh :

- Realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp85,9 triliun, atau Rp31,9 triliun (27,1%) lebih rendah dari targetnya dalam APBN-P sebagai akibat tidak kondusifnya pasar obligasi sebagai imbas dari krisis keuangan global, sehingga Pemerintah menghentikan penerbitan SBN sejak bulan November 2008.

- Adanya kelebihan pembiayaan (SILPA) sebesar Rp51,3 triliun, karena lebih rendahnya realisasi Defisit APBN-P 2008. Dana SILPA tahun 2008 tersebut akan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 2008 yang diluncurkan ke tahun 2009 (untuk PNPM dan KPU) serta membiayai defisit APBN 2009.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Harry Z. Soeratin, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan