Pemerintah identifikasi sektor-sektor terdampak perang dagang

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah membahas dan mengidentifikasi sektor per sektor lintas kementerian secara menyeluruh untuk mengantisipasi dampak perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara-negara ekonomi utama.

"Kami melakukan identifikasi ini sebetulnya adalah kesempatan yang baik untuk Indonesia makin menata industri manufaktur yang dibutuhkan pada saat ekonominya tumbuh makin tinggi dan kelas menengahnya makin banyak, jadi permintaan dari pasar domestik juga meningkat," kata Sri Mulyani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa identifikasi dan pembahasan tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan juga Kementerian Keuangan sendiri.

Sri Mulyani mengatakan pihak Kementerian Perindustrian akan mengidentifikasi industri manufaktur yang selama ini dianggap memiliki potensi untuk bisa ditingkatkan kemampuan ekspornya maupun pengurangan impornya.

Langkah tersebut dilakukan agar neraca pembayaran dapat lebih seimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Daftar hasil identifikasi industri tersebut kemudian akan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang ada di wilayah Kementerian Keuangan, seperti bea masuk terkait impor bahan baku atau bea keluar sebagai insentif agar ekspor lebih kompetitif

"Oleh karena itu kemudian diidentifikasi industri-industri apa dan bentuk kebijakan yang bisa diambil untuk memperbaiki daya produktivitas dan daya saing dari industri itu, disampaikan mulai dari industri makan minum, tekstil, karet, elektronik, kimia, semua memiliki kebutuhan yang berbeda," ujar Sri Mulyani.

Kemudian, Menkeu juga mengatakan peta dan situasi dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat terhadap negara-negara lain, termasuk China, Eropa, Kanada, dan potensinya kepada Indonesia telah disampaikan oleh Kementerian Perdagangan.

"Dengan kebijakan tersebut, apa kemungkinan potensi implikasinya. Jadi kemungkinan sektor komoditas yang akan terkena dampaknya dari kebijakan tersebut," ucap dia.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Kementerian ESDM telah menyampaikan mengenai data impor dari migas yang cukup besar. Hal tersebut merupakan salah satu kontributor terhadap defisit.

"Apa respons kebijakan yang harus dilakukan untuk, pertama, menggunakan sumber daya kita yang lebih banyak dan menekan kebutuhan impor," kata dia.

Penggunaan bahan bakar dengan campuran 20 persen biodiesel (B20) atau bahkan campuran 30 persen biodiesel (B30) juga dikaji sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global.

"Tetapi itu kan harus bekerja sama dengan alat transportasi, berarti dengan Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia)," kata Sri Mulyani.