Presiden Jokowi minta kandungan biodiesel jadi 30 persen

Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global.

"Bapak Presiden juga sampaikan adalah terkait dengan biodiesel, dimana penggunaan biodiesel 20 persen, dan sekaligus juga dikaji penggunaan biodiesel ke 30 persen," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas yang membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin.

Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi daripada biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun.

"Nah, ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya," kata Menperin yang didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong untuk menyampaikan hasil rapat terbatas yang menyikapi kondisi perekonomian, baik makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri.

Selain itu, kata Menperin, dalam rapat juga diminta mengkaji industri-industri nasional yang bisameningkatkan utilisasinya, melakukan ketersediaan bahan baku di dalam negeri, contohnya korporasi-korporasi seperti di Tuban yang bisa menyediakan bahan baku Petrokimia maupun BBM.

Airlangga mengungkapkan bahwa rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini membahas upaya untuk memperkuat perekonomian nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional, atau para pengusaha serta iklim investasi.

"Beberapa catatan dari rapat tadi adalah bagaimana kita meningkatkan ekspor dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, dan juga mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat," kata Airlangga.

Menperin mengatakan bahwa Presiden sudah menyampaikan untuk melakukan optimalisasi "tool fiscal", baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan export.

Menperin juga mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah dengan melakukan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif-insentif agar expor bisa ditingkatkan.

Terkait investasi, lanjut Menperin, akan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik, misalnya dari Jawa, industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain, termasuk misalnya Jawa Tengah.

"Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furniture, misalnya nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah," jelasnya.

Selain mendorong pengembangan industri substitusi impor, langkah-langkah lain yang ditempuh untuk menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah pemberian insentif untuk menggenjot ekspor dan UMKM, penyederhanaan perizinan investasi, hingga memaksimalkan sektor pariwisata untuk mendulang devisa.

Juga memaksimalkan untuk pariwisata, diantaranya perkembangan airport dan pengembangan "low cost carrier (LCC)", sehingga pariwisata ini adalah salah satu sektor yang cepat yang bisa digenjot, kata Airlangga.