Pernyataan disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR Arwani Thomafi di Jakarta, Minggu, terkait praktik pemalsuan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk masuk sekolah yang terjadi di sejumlah daerah.
"Pengungkapan sejumlah fakta di lapangan soal pemalsuan SKTM oleh calon peserta anak didik sungguh memprihatinkan kita semua," kata Arwani Thomafi.
Fakta ini menegaskan nilai-nilai Pancasila tidak terinternalisasi dengan baik oleh orang tua maupun anak didik.
"SKTM `bodong`, nilai Pancasila belum terinternalisasi dengan baik," katanya.
Sikap curang, manipulatif serta membohongi diri sendiri sejatinya merupakan hal yang mendasar yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari yang notabene merupakan esensi dari nilai ajaran agama dan nilai Pancasila yang menjadi dasar bernegara.
Pemerintah daerah dan pihak sekolah harus menjadikan praktik manipulatif ini untuk melakukan koreksi total dalam memperlakukan calon anak didik. Proses verifikasi secara ketat harus dilakukan secara berlapis dengan memanfaatkan jejaring struktur pemerintahan mulai dari tingkat RT/RW, desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan kota.
Lebih dari itu pengajaran bidang agama dan Pancasila semestinya tidak sekadar formalitas pemenuhan mata pelajaran.
"Lebih dari itu penguatan karakter anak didik harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan," kata Arwani Thomafi .
Baca juga: Mendikbud minta sekolah cek penggunaan SKTM
Baca juga: Sejumlah sekolah negeri di Madiun kurang siswa
Baca juga: Ratusan wali murid Riau protes sistem zonasi sekolah
Baca juga: Pemkot Bogor berupaya cegah anak putus sekolah
(S023/a011)
Pewarta: Sri Muryono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
