Ketua MPR minta IPHI terlibat dalam perbaikan penyelenggaraan haji

Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) untuk ikut serta mendiskusikan masalah substansial dalam penyelenggaraan haji Indonesia, yaitu dalam perbaikan pelayanan haji Indonesia.

"Saya berharap IPHI sungguh-sungguh mendiskusikan bagaimana penyelenggaraan haji Indonesia setiap tahun bertambah baik," kata Zulkifli Hasan, usai memberikan sambutan dalam seminar bertema "Merawat Kemajemukan Melalui Empat Pilar MPR RI" di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Minggu, seperti dalam keterangan tertulis.

Menurut Zulkifli Hasan, pelayanan haji Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Selain itu, masih ada penyelenggara haji dan umroh yang menyimpang, seperti kasus ribuan jamaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci.

"Hanya gara-gara satu dua penyelenggara haji dan umroh yang tidak benar, akhirnya penyelenggara lain ikut terbawa-bawa. Ada triliunan uang jamaah umroh hilang gara-gara segelintir penyelenggara umroh yang tidak benar," kata Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan.

Terkait dengan kasus-kasus itu, Zulhasan menegaskan bahwa Kementerian Agama ikut bertanggungjawab.

"Tentu ini menjadi tanggungjawab Kementerian Agama. Mereka punya pengawasan. Jadi jangan membiarkan. Kalau hanya satu dua orang jamaah itu namanya penipuan, tapi kalau korbannya sampai ribuan itu namanya pembiaran. Kita minta tanggungjawab Kementerian Agama," katanya.

"Saya kira IPHI bisa membahas masalah substansi seperti ini. IPHI bisa memberikan solusi untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik," imbuhnya.

Sementara dalam paparannya di depan para pengurus IPHI dari berbagai daerah, Zulkifli Hasan juga meminta IPHI ikut memberi pendidikan politik kepada umat agar umat Islam Indonesia yang besar ini bisa dikonversi menjadi kekuatan ekonomi dan politik.

"Tanpa adanya pendidikan politik tidak mungkin umat Islam yang besar dikonversi menjadi kekuatan ekonomi dan politik," ujarnya.

Dengan menjadi kekuatan ekonomi dan politik, maka, menurut Zulkifli, akan ada kebijakan affirmatif action seperti di Malaysia. Umat Islam bisa mengejar ketertinggalan dalam ekonomi.

Jika umat Islam sudah menjadi kekuatan ekonomi dan politik, lanjut Zulkifli, maka Indonesia bisa maju. Sebab 85 persen penduduk Indonesia adalah umat Islam.

"Kita bisa menjadi kekuatan ekonomi. Tumbuh semangat kewirausahaan Islam. Barulah Indonesia bisa maju. Barulah cita-cita kemerdekaan tercapai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.