Dek atas kapal penyeberangan harus hilang

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, mengatakan, dek atas kapal penyeberangan dihilangkan saja karena dinilai berbahaya.

Sumadi, usai memberikan pengarahan tentang sarana dan prasarana transportasi di Jakarta, Jumat, mengatakan, hal itu agar diterapkan terutama di jalur penyeberangan Danau Toba.

"Di (Danau) Toba, rekomendasi paling utama hapuskan dek paling atas karena menyebabkan kestabilan (kapal) hilang," katanya.

Dia menyatakan, Kementerian Perhubungan juga juga akan menghilangkan tralis-tralis di jendela kapal karena menutup akses penumpang untuk menyelamatkan diri.

"Sehingga mereka terjebak di sana dan tidak bisa menyelamatkan diri," katanya.

Ia akan terlebih dahulu mengevaluasi karena setiap kapal kondisinya berbeda. "Kalau secara horizontal dan vertikal itu terjaga, mungkin untuk kapal dengan satu tingkat saja boleh, tapi ini di (Danau) Toba khan (sampai) tiga tingkat," katanya.

Usulan itu juga sama seperti yang direkomendasikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai pemenuhan syarat-syarat teknis.

Sumadi juga masih akan terus memerintahkan jajaran dalam melakukan pemeriksaan kelaikan kapal (ramp check).

Saat ini beberapa masalah dari hasil temuan tim ramp check yaitu kondisi pelabuhan yang tidak layak dan minim fasilitas sehingga belum memenuhi standar.

Sementara kondisi kapal banyak yang masih beroperasi walau tak membawa dokumen lengkap yang dipersyaratkan serta nakhoda ada yang belum memiliki sertifikat kecakapan.

Dari data yang dilaporkan tim ad hoc, ada sebanyak 215 unit kapal dan telah dilakukan ramp check kepada 154 unit atau sekitar 72 persen kapal per Rabu (4/7).

Secara umum dari hasil ramp check didapati pemenuhan aspek keselamatan dan pelayanan kapal masih kurang memenuhi standar.

Ia juga menekankan kepada seluruh jajaran agar fungsi-fungsi keselamatan dapat dijalankan secara baik.

Ia juga meminta KSOP dan syahbandar untuk mengawasi pelabuhan yang tidak mengikuti standar operasi prosedur secara baik.

Adalah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah secara pengawas dan regulator agar pelayaran penyeberangan bisa diselenggarakan secara baik, selamat, aman, dan bertanggung jawab.

"Di daerah ada 40 pelabuhan tapi apabila manajemen tidak baik, dikurangi saja," katanya.

Selain itu, Ia juga menegaskan semua pihak bahwa keselamatan bukanlah hal yang bisa ditoleransi.

"Kalau kita bicara peraturan itu komitmen semua warga negara, harus tahu sekarang kita harus punya komitmen yang lebih baik menjalankan peraturan dan amanah," kata dia.

"Kedua adalah kita harus sosialisasi masyarakat bahwa keselamatan adalah yang utama jangan bermain, jangan menggampangkan jaket keselamatan, jangan menggampangkan untuk tidak mendaftarkan data penumpang identitas, inj bukan hanya tanggung jawab regulator tapi operator dan penumpang," katanya.