Bogor, Jawa Barat (ANTARA News) - Tidak ada pembicaraan mengenai politik dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan puluhan bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.
"Tidak, tidak, Pak Presiden tidak membahas politik, tidak ada membahas politik, tidak ada," kata Bupati Sidoarjo Saiful Illah, yang ada di antara para bupati yang pada gelombang pertama mengikuti pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor.
Dalam pertemuan gelombang pertama yang berlangsung pukul 09.00 WIB sampai 11.30 WIB, ada sekitar 30 bupati dari berbagai daerah yang berdialog dengan Presiden Jokowi.
Saiful menegaskan bahwa persoalan politik tidak disinggung dalam pertemuan tersebut. "Ah itu masalah sendiri-sendiri, kalau saya tidak mau bicara itu," katanya.
Dalam pertemuan itu dia mengaku menyampaikan usul dari para kepala desa agar anggaran untuk prona atau pembuatan sertifikat tanah dinaikkan.
"Ada satu yang perlu dicatat yaitu usulan dari kepala desa yang namanya prona yang dijatah Rp150 ribu. Kami usul itu tidak cukup untuk desa untuk membuat sertifikat. Untuk beli patok, beli apa saja, tidak cukup. Jadi dipertimbangkan tadi untuk naik jadi Rp300 ribu," katanya.
Sementara Bupati Jember dr Hj. Faida mengaku diundang dan diajak Presiden sarapan pagi bersama-sama dalam suasana yang penuh nuansa kekeluargaan.
"Kami menyampaikan beberapa hal mewakili suara masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden. Kami senang karena Bapak Presiden langsung meresponsnya sangat baik dan kami puas dengan pertemuan ini," katanya.
Ia mengatakan pertemuan itu antara lain membahas pengelolaan anggaran dari pusat sesuai dengan kebutuhan daerah, perekrutan aparat sipil negara, dan pengangkatan pegawai yang sudah bertahun-tahun menjadi tenaga honorer.
"Presiden juga sepakat akan mengevaluasi dan akan meningkatkan anggaran untuk prona sehingga tidak memberatkan daerah," katanya.
Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan dengan para bupati lagi pukul 15.30 WIB di Istana Kepresidenan Bogor.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
