London (ANTARA News) - Sudan menyambut baik keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menyetujui pasukan pemelihara perdamaian gabungan Uni Afrika-PBB untuk wilayah Darfur Sudan, kata Duta Besar (Dubes) Sudan di London, Inggris, Rabu. Dalam satu usaha yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengakhiri perang berdarah empat tahun itu, Dewan Keamanan PBB , Selasa menyetujui satu resolusi yang memberikan mandat pasukan "gabungan" berkekuatan 26.000 personel untuk mengambilalih pemeliharaan perdamaian di Darfur dari pasukan Uni Afrika (UA) yang berkekuatan 7.000 personel. "Pemerintah sebenarnya menyambut baik resolusi ini. Kami kira ini adalah satu langkah maju dalam arah yang benar," kata dubes Sudan Omer Siddiq kepada radio BBC. "Itu hanya menunjukkan bahwa dengan kerjasama itu, masyakat internasional dapat membantu menyelesaikan masalah di Darfur. Resolusi itu memberi wewenang kepada pasukan PBB-UA untuk melakukan "tindakan yang diperlukan" untuk menjamin keamanan, mencegah serangan-serangan dan ancaman-ancaman terhadap warga sipil dan mendukung pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Darfur (DPA). Khartoum menandatangani perjanjian perdamaian di Nigeria dengan kelompok utama pemberontak lebih setahun lalu, tapi kedua faksi pemberontak yang ikut berunding menolal perjanjian itu. Resolusi itu, yang dipuji oleh Sekjen PBB, Ban Ki Moon, sebagai "bersejarah dan tidak pernah terjadi sebelumnya," terutama mendesak Khartoum dan kelompok-kelompok pemberontak untuk melakukan satu gencatan senjata permanen dan ikut dalam perundingan perdamaian yang ditengahi UA dan PBB. Dubes Sudan untuk London itu menegaskan bahwa Khartoum meminta PBB membantu tugas pasukan Uni Afrika. "Uni Afrika tidak memiliki sumber dan tidak memiliki tenaga yang terlatih, sehingga kami meminta bantuan PBB dan dari amsyarakat internasional untuk datang membantu Uni Afrika di lapangan," katanya. Keputusan PBB itu dibuat hanya bebera jam setelah Perdana menteri (PM) Inggris, Gordon Brown, dalam satu pidato di PBB, juga mengancam pengenaan sanksi-sanksi jika aksi kekerasan di wilayah Sudan barat itu tidak berhenti, demikian laporan AFP. (*)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
