Menteri Susi: kepemimpinan ICRI bentuk diplomasi maritim

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kepemimpinan Indonesia dalam International Coral Reef Initiative (ICRI) bersama Australia dan Monako merupakan bentuk diplomasi kemaritiman RI di mata global.

"Ini merupakan bentuk diplomasi Indonesia dalam kemaritiman dan kelautan dan sesuai dengan Nawacita Pak Presiden untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam dunia bahari. Kita dapat memanfaatkan banyak peluang di ICRI untuk kepentingan negara," kata Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menteri Susi dijadwalkan menghadiri acara serah terima kepemimpinan Sekretariat ICRI dari Prancis yang bakal berlangsung di Paris, Prancis, 4 Juli 2018.

Kehadiran Menteri Susi dinilai KKP merupakan bentuk konfirmasi Pemerintah Indonesia atas hasil Sidang Umum ICRI ke 32 di Nairobi, Kenya pada tanggal 7-9 Desember 2017 lalu.

Sidang umum ke 32 ICRI menyepakati Monako dan Australia sebagai Ketua Bersama Sekretariat ICRI berikutnya dan penambahan negara lainnya sebagai aliansi Ketua Bersama Sekretariat ICRI.

Monako dan Australia telah melakukan pendekatan dan mengharapkan Indonesia untuk bergabung dalam menjalankan Sekretariat ICRI.

Menteri Susi menyebutkan kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen Indonesia sebagai ketua bersama ICRI.

Menurut dia, persoalan terumbu karang memang telah menjadi salah satu perhatian pemerintah RI sebab Indonesia memiliki luasan dan ragam jenis terumbu karang yang sangat berpengaruh secara regional maupun global.

Selain itu, peluang kepemimpinan Indonesia di skala regional melalui Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) bersama lima negara lainnya yaitu Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste dapat dikembangkan ke skala global melalui keikutsertaan Indonesia dalam sekretariat ICRI.

"Dengan demikian, kita berharap Indonesia dapat memasukkan program-program dalam konteks implementasi UNEA Resolution on Coral Reef Management dengan lebih mudah karena Indonesia menjadi inisiatornya," jelas Menteri Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI menilai, kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong adanya konvensi khusus terumbu karang.

Indonesia akan terlibat dalam Keketuaan Bersama ICRI pada periode 2018-2020 mendatang. Dengan demikian, besarnya potensi terumbu karang Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, kondisi ekosistem terumbu karang kita harus benar-benar dijaga.

Sebagai informasi, ICRI merupakan kemitraan global informal negara-negara dan organisasi-organisasi yang peduli dan bergerak untuk melestarikan terumbu karang dan ekosistem terkait di seluruh dunia.

ICRI didirikan oleh delapan negara yaitu Australia, Perancis, Jepang, Jamaika, Filipina, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Saat ini, ICRI memiliki anggota yang terdiri dari 38 negara termasuk Indonesia, 7 organisasi internasional dan multilateral, 6 organisasi regional, dan 21 entitas keilmiahan dan lembaga swadaya masyarakat.