Menkeu: Indonesia mewaspadai dinamika kebijakan perdagangan AS-China

Kami lakukan di fiskal melalui insentif, pajak, dan juga sisi belanja. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan di perekonomian kita."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah Indonesia mewaspadai dinamika kebijakan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang ketegangannya diperkirakan akan berlanjut dalam jangka waktu yang panjang.

"Indonesia perlu untuk mewaspadai bahwa terjadi dinamika yang tinggi antara negara-negara Barat dan RRC. Dan itu dampaknya menimbulkan `spillover`," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan bahwa gejolak tersebut akan membuat beberapa indikator mengalami pergerakan dan bisa menimbulkan tekanan ke pertumbuhan ekonomi.

"Kita dihadapkan suasana global yang bergerak. Memang dampaknya dengan suku bunga (BI) naik, mungkin pertumbuhan ekonomi akan tertekan itu tidak bisa dihindari," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa situasi dunia saat ini mengalami kondisi normal baru (new normal) di mana tingkat suku bunga meningkat, adanya ketidakpastian karena perang tarif, serta perubahan harga minyak.

Penyesuaian akibat membaiknya perekonomian di AS masih akan terus berlangsung, dan reaksi dari negara-negara lain yang terpengaruh kebijakan AS di bidang perdagangan juga sedang dimulai.

"(Presiden AS) Trump itu bisa setiap saat melakukan pernyataan yang bisa mengubah kebijakan ekonomi dunia. Trump bahkan juga meminta timnya melakukan review prinsip-prinsip di WTO," kata dia.

Sri Mulyani menilai berbagai kondisi tersebut pasti akan dicerna oleh pasar. Seluruh situasi ini akan berjalan sampai tahun depan, atau sampai seluruh siklus kenaikan suku bunga The Fed sudah dicerna pasar secara lebih normal.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah akan terus menjaga dampak turunannya terhadap ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mencoba melakukan bauran kebijakan untuk mengisi kebijakan suku bunga dan relaksasi kredit oleh Bank Indonesia (BI).

"Kami lakukan di fiskal melalui insentif, pajak, dan juga sisi belanja. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan di perekonomian kita," ujar dia.