Kepala BNPT ajak anggota PBB tingkatkan peran pemuda cegah terorisme

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengajak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan peran pemuda dalam pencegahan terorisme, termasuk upaya kontra radikalisasi.

Ajakan itu disampaikan Suhardi Alius saat mewakili Indonesia berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diikuti oleh para pemimpin badan anti teror dunia di kantor pusat PBB, New York, Amerika Serikat, pada 28-29 Juni 2018.

Dalam KTT yang digelar PBB bertema “Strengthening International Cooperation to Combat the Evolving Threat of Terrorism” itu, Suhardi juga mengatakan bahwa negara anggota PBB punya peran penting utamanya dalam “strategic communication” dalam penyalahgunaan internet dan media sosial untuk tujuan-tujuan terorisme.

“Kami mengajak negara anggota PBB termasuk institusi PBB untuk dapat meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menciptakan dunia yang damai dan harmonis,” kata Kepala BNPT, sebagaimana disebut dalam siaran pers, Sabtu ini.

BNPT sendiri, menurutnya, telah mendirikan Pusat Media Damai (PMD) di bawah program kontra-radikalisasi. “Tujuan dari program ini adalah untuk menyebarluaskan kontra-narasi online dan offline dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan moderasi, serta mengambil bagian dalam program ketahanan nasional mempromosikan falsafah negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.”

Kepala BNPT yang saat itu berbicara pada sesi III dengan mengambil tema “Strengthening Global Action to Prevent Violent Extremism, Including by Engaging Youth and Preventing Misuse of New Technologies and the Internet by Terrorists” juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam mengamenden Undang-Undang (UU) Pemberantasan Terorisme.

“Dimana Undang-Undang tersebut mengedepankan pendekatan berimbang antara pendekatan keras (hard approach) dan dengan pendekatan lunak (soft approach), sehingga termuat aspek-aspek pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

BNPT sekarang juga sedang menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Terorisme dengan mengedepankan whole of government and whole of society approach. RAN bertumpu pada empat pilar, yakni pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan penguatan legislasi, serta kemitraan dan kerja sama internasional.

Selama berada di Markas Besar PBB, Kepala BNPT juga melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai pejabat PBB diantaranya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres.

Dalam pertemuan tersebut Kepala BNPT menyampaikan beberapa perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam hal masalah penanggulangan terorisme. Diantaranya adalah mengenai telah diselesaikan dan disahkannya Revisi UU Pemberantasan Terorisme.

Lebih lanjut mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menyampaikan bahwa selama ini program BNPT utamanya dalam menjalankan program pendekatan lunak (soft approach) telah dilakukan di desa-desa seperti Lamongan, Jawa Timur dan Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk tidak memarginalkan mantan teroris dan keluarga, termasuk anak-anaknya untuk hidup di masyarakat dalam suasana damai dan tentram.

Sementara Sekjen PBB Antonio Gutteres sendiri seperti disampaikan Kepala BNPT juga menyetujui bahwa kedepannya metode pendekatan lunak atau lazim dikenal sebagai upaya pencegahan akan membuahkan hasil yang lebih baik dimasa mendatang.

“Sekjen PBB mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara anggota PBB yang memliki pengalaman yang terbaik di antara negara anggota PBB dalam memajukan pendekatan lunak dalam penanggulangan terorisme,” jelas Suhardi Alius.

Sekjen PBB juga menyambutkan bahwa Indonesia akan memainkan peranan kepemimpinan di kawasan, khususnya di Asia Tenggara untuk mendorong terbentuknya rencana aksi kawasan dalam pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan di ASEAN.

Sekjen PBB juga memuji Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme, terutama sejak terbentuknya BNPT yang memiliki fungsi koordinatif terhadap berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

“Beliau juga menyampaikan bahwa kehadiran kami di acara KTT tersebut menunjulkan komitmen politik tinggi Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme secara bersama oleh masyarakat Internasional,” katanya mengkahiri.

Pada KTT kali ini Kepala BNPT didampingi oleh Direktur Regional dan Multilateral BNPT Andhika Chrisnayudhanto, serta Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York yaitu Duta Besar Dian Triansyah Djani.