Dili (ANTARA News) - Presiden Timor Timur Jose Ramos-Horta dijadwalkan akan mengumumkan susunan pemerintah baru sesudah pemilihan umum tanggung bulan lalu. Tak ada partai mendapatkan jumlah besar mutlak, yang menguasai parlemen 65 kursi Timor Timur dalam pemungutan suara 30 Juni, yang seharusnya menandakan kedatangan bab baru dalam negara demokrasi muda miskin itu. Mantan partai berkuasa Fretilin mendapatkan 21 kursi. Partai baru bentukan pahlawan kemerdekaan Xanana Gusmao (CNRT) meraup 18 kursi, tapi membentuk gabungan dengan partai kecil, yang memberinya 37 kursi. Gabungan itu sudah bertemu dengan presiden, atas undangannya, untuk merundingan pembentukan pemerintah, dengan hasil diumumkan besok (Rabu)," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokratik Mariano Sabino seperti dikutip AFP. Sabino menyatakan gabungan itu akan mematuhi keputusan presiden tersebut. "Kami akan bekerja sama 100 persen," kata Sabino, yang partainya merupakan anggota gabungan itu. Ramos-Horta, yang mempunyai kekuasaan akhir untuk memutuskan bentuk pemerintahan, pernah mengatakan kuatir akan gabungan itu mungkin goyah dan mendesak pembentukan pemerintah persatuan untuk memecah kebuntuan tersebut. Pemilihan umum itu menyusul lebih dari setahun kekerasan luas dan ketegangan politik di tengah kerusuhan jalanan Dili, ibukota Timor Timur, yang menewaskan sedikitnya 37 orang dan mengusir 150.000 lagi dari rumah mereka akibat keputusan pemerintah memecat 600 tentara, pada April dan Mei tahun lalu. Gusmao, yang mengakhiri masanya sebagai presiden pada Mei, tampak menjadi semakin tidak puas pada laju kemajuan di bawah kekuasaan Fretilin dan oleh perseteruan unsur dalam, yang pecah di Timor Timur tahun lalu. Atas permintaan Dili, ribuan pasukan perdamaian antarbangsa dipimpin satuan Australia dikirim ke sana untuk membendung kekerasan tesebut. Timor Timur adalah propinsi ke-27 Indonesia selama 24 tahun sebelum mendapat kemerdekaan pada 2002 sesudah jajak pendapat untuk otonomi ditolak. Keterlibatan Indonesia pada 1975 mengahiri 400 tahun kekuasaan jajahan Portugal. Tapi, partai utama menolak memerintah bersama dan pertengkaran bulan lalu mencegah kesepakatan berbagi kekuasaan sebelum anggota parlemen secara resmi diambil sumpah pada Senin. Parlemen baru Timor Timur hari Senin diambil sumpah sesudah pemilihan umum bulan lalu, tapi partai politik gagal mengahiri kebuntuan atas pembentukan pemerintah dan penunjukan perdana menteri. Pada sidang pertamanya, dewan 65 anggota itu memilih Fernando de Araujo dari partai Demokratik, kelompok kecil, sebagai ketua parlemen. Dengan tak ada partai mendapatkan lebih dari setengah dari jumlah suara, kelompok bersaing gagal mencapai kesepakatan atas pembentukan pemerintah baru. Presiden baru Jose Ramos-Horta menyatakan akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk memutuskan susunan pemerintah baru jika partai lalai melakukannya. "Masalahnya ialah siapa akan menjadi perdana menteri, apakah dari Fretilin atau persekutuan (CNRT)," kata Ramos-Horta awal bulan ini. Baik Fretilin maupun CNRT sebelumnya mengesampingkan usul Ramos-Horta untuk membentuk pemerintah persatuan. Alkatiri semula menolak setiap perundingan dengan Gusmao, tapi keduanya sudah mengadakan pembicaraan. Di antara pembuat undang-undang terpilih itu terdapat Mari Alkatiri, perdana menteri pertama pasca-kemerdekaan Timor Timur, dan Gusmao. Kedua politikus itu sudah mengungkapkan kesiapan menjadi perdana menteri mendatang.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007