KPK panggil mantan Dirut Nindya Karya

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Tahun 2011 I Gusti Ngurah Putra dalam penyidikan kasus korupsi pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006 hingga 2011.

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan mantan Dirut PT Nindya Karya Tahun 2011 I Gusti Ngurah Putra sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Nindya Karya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Saat ini I Gusti Ngurah Putra menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk.

Selain itu, KPK pada Jumat dijadwalkan memeriksa Komisaris Utama PT Tuah Sejati Jamaluddin Ahmad dan Komisaris PT Tuah Sejati Rahmat Luthfi sebagai saksi untuk tersangka korporasi lainnya, yakni PT Tuah Sejati.

Dalam beberapa hari ini, KPK telah memeriksa sejumlah mantan direksi dan komisaris PT Nindya Karya.

Salah satu yang didalami, kata Febri, terkait standar operasional prosedur (SOP) dan aturan internal di PT Nindya Karya.

"Bagaimana pengambilan keputusan di dalam korporasi dan juga mekanisme "joint operation" dengan PT Tuah Sejati," ungkap Febri.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Naggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan korupsi dari proyek senilai total Rp793 miliar yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011.

Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, sedangkan kedua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses.

Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara (1) penunjukan langsung, (2) Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, (3) rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up), (4) pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA) dan adanya kesalahan prosedur seperti izin Amdal belum ada tapi tetap dilakukan pembangunan.

Laba yang diterima PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dari proyek tahun jamak ini adalah sebesar Rp94,58 miliar yaitu PT Nindya Karya sekitar Rp44,68 miliar dan PT Tuah Sejati sekitar Rp49,9 miliar.

KPK juga telah melakukan pemblokiran rekening terhadap PT Nindya Karya yang diduga menerima uang tersebut sedangkan untuk PT Tuah Sejati sudah disita aset berupa SPBN dan SPBN (untuk nelayan) senilai Rp12 miliar.

Terhadap PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.