Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan beberapa catatan perihal keberhasilan maupun kendala pada penyelenggaraan pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan di 171 daerah.
Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, menyampaikan catatan tersebut, di Jakarta, Kamis, menanggapi hasil penyelenggaraan pilkada serentak 2018, pada Rabu (27/6).
Catatan yang disampaikan Bamsoet, pertama, memuji kinerja penyelenggara pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (KPU dan Bawaslu). Bamsoet juga memuji kinerja Polri dan TNI yang dinilai membuat pilkada serentak berjalan tertib, aman, dan damai.
Kedua, KPU dan Bawaslu, kata dia, agar melakukan evaluasi dari penyelenggaraan pilkada serentak sekaligus melakukan pengawalan ketat proses pengiriman surat suara hasil pilkada mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) sampai ke tingkat KPU Pusat. "Pengawalan ketat ini perlu dilakukan agar hasil suara dan hasil penghitungan suara valid sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," katanya.
Ketiga, Bamsoet meminta KPU dan Bawaslu dapat bertindak cekatan menyelenggarakan pilkada di daerah-daerah yang belum sempat menggelar pemungutan suara, pada Rabu (27/6), antara lain di Nduga dan Kabupaten Paniai di Papua.
Keempat, KPU dan Bawaslu maupun Kementerian Dalam Negeri dan Polri, kata dia, agar bertindak cepat mengatasi insiden yang menjadi kendala pilkada serentak 2018, antara lain, insiden kekerasan yang dialami petugas Panwas di TPS di Desa Timur Janjang, Kecamatan Kangayan, Sumenep, Jawa Timur, serta perusakan TPS di Tulang Bawang Udik, Lampung.
Kelima, masih adanya dugaan praktik politik uang dan bentuk kecurangan lainnya di sejumlah daertah, antara lain di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. "Ada juga dugaan pelanggaran surat suara telah dicoblos di Kabupaten Jayawijaya, Papua," katanya.
Keenam, Bamsoet meminta KPU, KPUD, dan Bawaslu, bersama dengan Kepolisian untuk terus menyelidiki hilangnya 2.467 surat suara menjelang pemungutan suara pada pilkada Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon. "Pilkada di Kabupaten Cirebon meskipun telah terlaksana, tapi hilangnya surat suara tersebut harus diungkap," katanya.
Politisi Partai Golkar ini juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menghormati hasil pilkada serentak 2018 dan jika terjadi perselisihan hasil pilkada agar diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018