Jakarta (ANTARA News) - Propinsi Sulawesi Utara meminta pemerintah dan DPR agar mengizinkan pembentukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di daerah itu, menyusul terjadinya tindak kekerasan yang berlanjutan di IPDN Jatiangor (Jawa Barat), bahkan kekerasan itu telah menewaskan Clif Munthu, praja IPBN dari propinsi Sulut. Delegasi DPRD Sulawesi Utara yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, Rosye Panggirot, dalam pertemuan dengan Ketua DPR, Agung Laksono, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa, menyampaikan keinginan tersebut. Agung Laksono menanggapinya dengan menyatakan akan menyampaikan usulan itu kepada pemerintah. Ketua DPRD Sulawesi Utara, Syachrial K Damopoli, pada 25 Juli mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait permintaan Sulawesi Utara agar bisa mendirikan IPDN sendiri. DPRD Sulut mencermati perkembangan IPDN Jatinangor dan menyatakan prihatin atas masih terjadinya kekerasan di IPDN. Dalam kaitan ini, Sulawesi utara telah kehilangan putra daerahnya, Cliff Muntu, yang tewas akibat tindak kekerasan oleh praja IPDN lainnya. Kekekarasan yang masih berlanjut di IPDN, menurut DPRD Sulut, menunjukkan adanya kekeliruan dalam sistem pendidikan di IPDN Jatinagor. Hal itu akan melahirkan mental aparat yang otoritarian dan sangat menikmati kekerasan. Akibat kekerasan itu, masyarakat menuntut agar dilakukan pembubaran terhadap IPDN. Kasus-kasus kekerasan di IPDN Jatinangor juga telah menggeser fungsi sebenarnya dari IPDN. Kekerasan di IPDN juga bertolak belakang dengan corak kepemimpinan yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Karena itu, DPRD Sulut mendesak adanya reformasi terhadap sistem pendidikan di IPDN, dengan lebih menekankan pendidikan moral dan pola kepekaan sosial yang tinggi. Syachrial Damopoli mengemukakan orientasi pendidikan di IPDN harus lebih terpusat pada peningkatan kinerja yang berbasis pada pelayanan masyarakat. Dalam kaitan ini, sentralisasi pendidikan di IPDN harus segera dihentikan, karena hanya akan melahirkan ketergantungan pengetahuan dari daerah terhadap pemerintah pusat. "Pola pendidikan IPDN harus segera diredesentralisasi agar terjadi perimbangan kemampuan pusat dengan daerah. Karena itu, Sulawesi Utara menyatakan kesediaan untuk membentuk IPDN," katanya. Dari segi geografis, Sulawesi utara berada pada posisi paling ideal dari daerah lain di wilayah Indonesia Timur, sehingga lebih efektif dan efisien. Dari aspek kultural, budaya lokal memiliki kemiripan dengan sebagian karateristik komunitas di wilayah Indonesia Timur. Ini akan memudahkan proses interaksi antaretnik. Sulawesi Utara telah siap utnuk menyeleggarakan pendidikan IPDN dan telah memiliki infratsruktur pendidikan yang cukup memadai. "Dari sisi politis, penyelenggaraan pendidikan IPDN di Sulawesi Utara adalah sebuah penghargaan sekaligus penghormatan terhadap Almarhum Cliff Muntu, keluarga almarhum, pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara secara luas. Cliff Muntu dapat dikatakan sebagai sebuah tumbal dari bobroknya sisten pendidikan di IPDN," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2007
