Retno Marsudi: Palestina sangat perlu perhatian-bantuan internasional

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyatakan, Palestina sangat memerlukan perhatian dan bantuan internasional. Sampai saat ini Palestina yang saat ini masih terus menghadapi ketidakadilan dan penjajahan.

Hal itu disampaikan Marsudi pada pertemuan Konferensi "Cooperation among East Asian Countries for Palestine Development" (CEAPAD) III di Bangkok, Thailand, demikian keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan itu, dia menyebutkan, beberapa alasan mendasar tentang pentingnya perhatian dan bantuan internasional pada saat ini bagi rakyat Palestina.

Pertama, komitmen untuk membantu Palestina, termasuk melalui Badan Bantuan dan Tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), terus menurun.

Kedua, proses perdamaian antara Israel dan Palestina mengalami kemandekan. Ketiga, tindak kekerasan yang terus dilakukan oleh militer Israel dan harapan akan berdirinya negara Palestina semakin tidak menentu.

"Kondisi ini tidak akan menyurutkan bahkan sebaliknya akan semakin memperteguh komitmen dunia termasuk Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina," ucap perempuan menteri itu.

Selanjutnya, dia uga menekankan pentingnya komitmen politik masyarakat internasional yang memiliki hubungan dengan Israel untuk tidak memindahkan kedutaan besarnya ke Yerussalem.

Selain itu, dia mendorong negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera menyatakan dukungan bagi Palestina untuk merdeka.

"Negara Palestina yang merdeka tidak dapat disiapkan dalam waktu singkat, butuh waktu panjang untuk mempersiapkannya. Komitmen Indonesia untuk berdirinya negara Palestina yang merdeka tidak akan pudar dan bahkan akan semakin tinggi," ucap dia.

Pemerintah Indonesia pun telah menyatakan akan memberikan perhatian dan prioritas kepada isu Palestina ketika Indonesia menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Indonesia akan memulai keanggotaan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 1 Januari 2019 setelah terpilih dengan suara mayoritas pada 8 Juni 2018.