Pontianak (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia didesak untuk segera menentukan batas antara dua negara di lima wilayah yang berada di kawasan Kalimantan Barat yang hingga saat ini belum mencapai kesepakatan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, LH Kadir di Pontianak, Senin, mengharapkan pemerintah pusat agar menyelesaikan penentuan batas lima wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan Barat, yaitu Tanjung Datuk, Gunung Raya, Gunung Jagui, Batu Aum, dan titik D400. "Perlu diadakan pembicaraan yang lebih intensif lagi, sehingga bisa dipecahkan bersama-sama. Di beberapa titik memang kita belum sepakat. Untuk itu harus diselesaikan secara tuntas termasuk masalah patok," katanya saat audiensi dengan rombongan wartawan dari Departemen Pertahanan di kantor Gubernur Kalbar. Menurut dia, kesepakatan antar-kedua negara perlu segera dicapai karena daerah pertahanan merupakan salah satu penentu kedaulatan bangsa. Ia juga menambahkan, perlu ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, dia juga mengakui bahwa pengamanan di daerah perbatasan sepanjang 966 kilometer itu sangat lemah. Hal ini disebabkan karena infrastruktur yang belum memadai. Menurut dia, hal itu disebabkan karena minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur daerah. "APBD tidak mungkin mampu untuk membiayai pembangunan infrastruktur di perbatasan," katanya. Untuk itu, dia mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN. "Usulan kita yaitu dibuat jalan di perbatasan sebagai pembatas keamanan dan tapal batas," ujarnya. Selama ini, infrastruktur yang tidak memadai menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap pelintas batas ilegal. Ia mencontohkan terdapat 60 jalan setapak yang dibuat warga untuk menghubungkan desa-desa di Serawak, Malaysia dengan desa-desa di Kalimantan Barat.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
