Kuala Lumpur (ANTARA News) - DPR RI meminta pemerintah Malaysia juga menindak tegas para majikan yang mempekerjakan pekerja asing ilegal, dan tidak hanya menindak pekerja asing ilegalnya saja. "Kami meminta pemerintah Malaysia juga menindak tegas majikan pekerja asing ilegal, jangan hanya pekerja asing ilegal yang ditindak, dijebloskan ke penjara, dicambuk, dan dideportasi tapi majikan jarang yang diambil tindakan," kata Joeslin Nasution, anggota Komisi I DPR, di Kuala Lumpur, Senin. Sebanyak sembilan anggota DPR RI, panitia anggaran, dari Komisi I dan III, sedang melakukan kunjungan ke KBRI Kuala Lumpur. Mereka melakukan dialog dengan Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia AM Fachir kemudian meninjau pelayanan paspor dan visa serta meninjau penampungan TKW. "Sebenarnya, ribuan TKI yang dideportasi oleh pemerintah karena dituduh sebagai pekerja asing tanpa ijin (PATI), di antaranya menjadi PATI karena ulah dari majikan Malaysia yang nakal. Mungkin karena tidak mau bayar gaji dia laporkan ada PATI di bedengnya maka jadilah TKI legal menjadi ilegal," katanya. Sementara itu, para anggota DPR juga akan minta pemerintah RI untuk menjaga perbatasan agar tidak dijadikan pintu masuk PATI ke Malaysia. "Selain itu perlu dilakukan sosialisasi hingga ke desa dan kecamatan mengenai prosedur peluang kerja di luar negeri dan ancamannya. Yang penting lagi ialah kerjasama dan koordinasi antar dua negara," kata Maiyasyak Johan, anggota Komisi III dari FPPP. Setelah itu, rombongan DPR juga melakukan peninjauan ke lokasi tanah di Putrajaya yang akan dibangun kedutaan besar RI. Indonesia akan menjadi negara pertama yang punya kantor kedutaan di kawasan pemerintahan Putrajaya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
