"Apa yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jatim soal tidak ada kenaikan SPP perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan ketat terhadap SMA/SMK yang berada dalam kewenanangan pemerintah provinsi," kata Ketua PCNU Surabaya Achmad Muhibbin Zuhri kepada Antara di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, selain wacana kenaikan SPP yang sempat meresahkan warga, Dinas Pendidikan Jatim juga harus bisa memastikan tidak ada modus lain pengeluaran biaya sekolah seperti dukungan peningkatan mutu, sarana dan prasarana, laboratorium atau lainnya.
"Jangan membuat khawatir masyarakat, terutama orang tua siswa/calon siswa," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Pemprov Jatim harus berupaya menggratiskan biaya sekolah SMA/SMK seperti pada saat pengelolaan masih dalam kewenangan Pemkot Surabaya, yaitu dengan menganggarkan dalam APBD Jatim.
"Saya yakin APBD mampu untuk keperluan itu. Tinggal melakukan penyesuaian pada belanja rutin dan program-program yang efesien. Kita menunggu `goodwill` dari pemprov untuk hal itu. Supaya akses pendidikan lebih terbuka untuk seluruh masyarakat," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman sebelumnya mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur belum menyetujui rencana kenaikan SPP SMA/SMK.
Meski demikian, lanjut dia, pihaknya tetap mengacu pada Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 120/71/101/2017 tentang Sumbangan Pendanaan Pendidikan SMA/SMK untuk tahun ajaran baru 2018/2019.
Menurut Siaful, belum ada rencana menaikkan SPP SMA/SMK dan usulan kenaikan SPP justru datang dari kepala sekolah. "Waktu rapat koordinasi kepala SMA/SMK lalu memang ada pembahasan untuk kenaikan SPP. Tapi itu pengajuan dari mereka," kata Saiful.
Saiful mengungkapkan, pengajuan dari kepala sekolah tersebut hingga saat ini belum disetujui oleh Pemprov Jatim. "Memang inisiatif kepala sekolah dan belum ada persetujuan dari saya atau Pak Gubernur. Jadi tidak benar kalau ada yang menyebut akan ada kenaikan SPP SMA/SMK," ujarnya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
