Kendari (ANTARA News) - Para siswa sekolah di Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak dapat mengikuti belajar mengajar seperti biasanya, karena pada Senin ribuan guru mereka menggelar unjukrasa di gedung DPRD setempat menuntut peningkatan kesejahteraan. Ribuan guru yang difasilitasi oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) itu mendatangi gedung wakil rakyat menuntut agar pemerintah peningkatkan kesejahteraan mereka dan penganggaran 20 persen APBN untuk pendidikan."Kami mohon maaf kepada orang tua murid maupun siswa se-Sultra karena anaknya tidak dapat belajar sebagaimana mestinya," kata Ketua PGRI Sultra, Laode Parisa Salik. Pergerakan guru yang mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berlangsung merupakan risiko, tetapi orang tua murid maupun siswa harus memahami perjuangan guru, katanya. Seorang guru bernama Liyu mengatakan, aksi unjuk rasa di DPRD yang mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan menjadi pilihan terakhir karena nasib guru tidak mendapat perhatian. "PGRI mengimbau murid maupun siswa agar belajar di rumah karena guru juga harus berjuang menuntut hak-hak yang selama ini dikesampingkan oleh pemegang kebijakan di negeri ini," kata Liyu. Koordiantor lapangan, Laode Ashar mengatakan, guru baru dapat melakukan tugasnya setelah hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang dipenuhi. Ribuan guru, termasuk utusan 50 orang dari PGRI kabupaten/kota se-Sultra berkumpul di alun-alun MTQ Kota Kendari kemudian berjalan kaki menuju gedung DPRD sekitar 500 meter. Mereka membawa spanduk dan pamflet, antara lain bertuliskan, "segera realisasikan anggaran pendidikan 20 persen, realisasikan Lauk Pauk (LP) guru dan tingkatkan kesejahteraan guru. Berdasarkan pantauan di sejumlah sekolah di Kota Kendari, murid maupun siswa yang terlanjur datang dipulangkan. Informasi hari Senin (30/7) para guru tidak mengajar disampaikan sejak hari Sabtu (28/7) lalu.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
