Legislator PKS ajak warga Surabaya menangkan Ipul-Puti

Surabaya (ANTARA News) - Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Surabaya mengajak warga Kota Pahlawan memenangkan Cagub-Cawagub Jatim, Syaifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarnoputri dalam Pilkada Jatim pada 27 Juni mendatang.

"Pilkada pada 27 Juni 2018 kurang empat hari lagi. Untuk konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada hari yang sama itu menjadi penentu untuk pembangunan Jatim berkelanjutan," kata Wakil Ketua FPKS DPRD Surabaya Reni Astuti saat Halalbihalal yang digelar DPW PKS Jatim di Gedung JX Internasional Jalan Ahmad Yani Surabaya, Sabtu.

Upaya Reni itu dilakukan terus menerus, baik ketika bertemu warga hingga melalui sosial media, facebook maupun instagram. Bahka ia juga mengerahkan relawannya saat Halalbihalal yang digelar DPW PKS Jatim.

Hadir calon gubernur Gus Ipul pada acara yang dihadiri kader PKS Surabaya dan Sidoarjo serta perwakilan DPD PKS daerah di Jatim.

Menurut reni, relawannya itu melakukan sosialisasi ke warga di lingkungannya dan keluarga besarnya untuk kemenangan pasangan calon Gus Ipul-Mbak Puti. "Ini bentuk ikhtiar kami dengan relawan agar memilih pasangan nomor 2 Gus Ipul-Mbak Puti," katanya.

Dukungan Reni untuk Gus Ipul-Mbak Puti bukan semata karena induk partainya menjadi bagian partai politik pengusung sekaligus pendukung, melainkan latar belakang lain yakni salah satu program Dik Dilan, Pendidikan Digratiskan Berkelanjutan yang menjadi unggulan pasangan Gus Ipul-Mbak Puti untuk pendidikan SMA/SMK.

Reni Astuti menambahkan program Dik Dilan bagi pelajar SMA/SMK se-Jatim yang diusung Gus Ipul-Mbak Puti bisa ?menjadi momentum menempatkan kualitas pendidikan di kota dan di desa menjadi setara dan lebih berkualitas.

Ketika pendidikan SMA/SMK masih di bawah kewenangan Dinas Pendidikan (Dispendik) kabupaten/kota, kata Reni, nyaris tidak ada angka kasus putus sekolah karena faktor biaya sekolah.

Hal ini dikarenakan di antara pemkab atau pemkot ada yang menggratiskan biaya pendidikan hingga jenjang SMA/SMK, seperti halnya Pemkot Surabaya yang menganggarkan BOPDA (Biaya Operasional Pendidikan Daerah) untuk sekolah negeri dan swasta.

Kondisi tersebut, lanjut dia, bertolak belakang ketika kewenangan SMA/SMK dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Ini mengagetkan orangtua atau wali murid dengan strata ekonomi pra sejahtera. Sebelumnya mereka tidak terbebani biaya sekolah anaknya.

Reni berpesan kemenangan Gus Ipul-Mbak Puti akan menjadi kunci semakin berkualitasnya pendidikan di Jatim, terlebih untuk tingkat SMA/SMK. "Selama ini saya temui secara riil lulusan SMP banyak yang kesulitan biaya untuk melanjutkan SMA/SMK. ?Program ini (Dik Dilan) akan menjawab yang saya temui di Surabaya, dan tentu ini ada di daerah lain," katanya.

Dengan program Dik Dilan, menurut Reni, program pendidikan menjadi lebih terbuka. Reni berharap tidak ada lagi anak putus sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta.