ASN bolos kerja, Tunjangan satu bulan tidak bayarkan

Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak akan membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) selama satu bulan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membolos pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran 2018.

"Bagi ASN yang tidak hadir di hari pertama kerja TPP-nya tidak akan dibayarkan selama satu bulan," kata Sekretaris Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin di Mamuju, Kamis.

Ismail setelah melakukan inspeksi mendadak didampingi Asisten Bidang Pemerintahan M Natsir dan Asisten Bidang Administrasi Umum Djamiladi pada hari pertama masuk kerja mengatakan ia akan meminta data dari setiap organisasi pemerintah daerah (OPD).

"Saya yakin pimpinan OPD akan memberikan data yang benar," kata Ismail yang dalam sidak itu memeriksa daftar hadir ASN dan menemukan beberapa ASN membolos.

Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas, Ismail menegaskan akan diberikan sanksi berupa tidak akan dibayarkan TPP-nya selama satu bulan.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar yang juga melakukan sidak hari pertama masuk kerja di sejumlah UPTD Pemprov Sulbar yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menemukan sejumlah ASN membolos.

Pada beberapa tempat tersebut, Gubernur langsung menanyakan kepada bagian kepegawaian jumlah ASN yang hadir dan yang tidak hadir serta alasan ketidakhadiran.

Pada dua UPTD Pertanian, yaitu Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Hama dan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Bibit di Desa Tonyaman yang memiliki 21 ASN, 12 tenaga lapangan, dan 12 tenaga honorer tidak ditemukan pegawai yang membolos.

Setelah dari UPTD Pertanian, Gubernur melanjutkan sidak di kantor Samsat Polewali yang memiliki 21 ASN dan 30 tenaga PTT. Sebanyak 20 hadir, sementara satu ASN izin.

Gubernur kemudian melanjutkan sidak di UPTD Perhubungan yang memiliki enam ASN, dua di antaranya tidak hadir tanpa keterangan, yaitu Kepala UPTD Perhubungan Resky Ridwan dan Kepala Tata Usaha .

Setelah itu, Gubernur juga melanjutkan sidak ke UPTD KPHL Mapilli yang memiliki 45 ASN dan semuanya hadir.

Dari di UPTD KPHL Mapilli, sidak dilanjutkan di Kabupaten Majene dengan mengunjungi beberapa UPTD, yaitu UPTD PU Majene yang memiliki 33 ASN dan ditemukan 31 orang hadir, satu orang sakit dan satu orang sedang mengurus pensiun dini.

Selanjutnya, Gubernur mengunjungi Balai Perikanan di UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara yang memiliki tiga ASN dan tiga honorer yang semuanya hadir.

Terakhir, Gubernur juga mengunjungi Balai Benih Ikan di Pantai Poniang yang memiliki tujuh ASN dan 16 tenaga honorer yang juga semuanya hadir.

"Ini sebenarnya bukan sidak, tapi pemantauan. Alhamdulillah, kami tadi telah keliling, ada yg tidak masuk kantor, tapi hampir 100 persen masuk," katanya.

Untuk ASN yang tidak hadir akan dilimpahkan berkasnya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Bila ditemukan pelanggaran disiplin akan diteruskan ke inspektorat untuk ditentukan sanksinya.