Gaza (ANTARA News) - Gerakan Hamas pada Sabtu mulai membayar gaji sebanyak 10.000 pegawai yang dipecat oleh pemerintah Palestina. Alaa al-Batta, jurubicara serikat pegawai pemerintahan Hamas, mengatakan para penerima gaji itu adalah mereka yang dipekerjakan oleh pemerintahan ke sepuluh pimpinan Hamas serta pemerintahan koalisi pimpinan Hamas. Pemerintah Hamas yang sebelumnya tak dapat membayar secara tetap gaji semua pegawai yang berjumlah 165 ribu orang. Kesulitan keuangan itu adalah sanksi internasional karena Hamas menolak mengakui Israel. Ketika Hamas berperang melawan pasukan Presiden Mahmoud Abbas dan berhasil mengambil alih Jalur Gaza pada bulan lalu, Abbas membubarkan pemerintahan koalisi Hamas dan membentuk satu pemerintahan baru yang dipimpin Salam Fayyad. Negara-negara barat memberikan bantuan langsung kepada pemerintahan Fayyad yang mengakui Israel dan menghentikan perlawanan bersenjata terhadap negara Yahudi itu. Pemerintahan baru itu mulai membayar gaji pegawai negeri kecuali pegawai yang anggota Hamas. Hamas tidak mengakui legitimasi pemerintah Fayyad dan tetap menjalankan pemerintahan sendiri di Jalur Gaza meskipun tidak ada kontak dengan negara-negara di kawasan itu maupun secara internasional, demikian DPA. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
