"Dari layanan jasa teknis tersebut, kami mampu menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp169,75 miliar," kata Kepala BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara di Jakarta, Rabu.
Lonjakan volume pelayanan tersebut selain didorong oleh pemberlakuan regulasi sertifikasi SNI wajib, juga disebabkan semakin tingginya kesadaran pelaku industri nasional untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu produknya.
Ngakan menjelaskan, PNBP yang dihasilkan oleh Balai Besar, Baristand Industri, dan Balai Sertifikasi Industri merupakan imbal jasa yang berasal dari pelayanan langsung yang diberikan oleh UPT kepada pelaku industri dan masyarakat.
"PNBP pelayanan jasa teknis ini bukan dalam rangka mengejar profit, namun untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan jasa itu sendiri," tegas Ngakan.
Secara umum, PNBP bersumber pada empat kelompok penerimaan yang berbeda, yaitu dari sumber daya alam (SDA), kekayaan negara yang dipisahkan, pelayanan langsung dari negara yang diterima oleh pihak pengguna jasa tersebut, dan pengelolaan barang milik negara.
"Dengan semakin besarnya kontribusi PNBP dalam anggaran, maka ketergantungan anggaran dari rupiah murni yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan semakin berkurang," imbuhnya.
Terkait hal tersebut, untuk memaksimalkan kinerja dalam memberikan jasa pelayanan teknis kepada industri dan masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, semua UPT di lingkungan BPPI Kemenperin akan berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Hingga saat ini, sudah ada empat UPT yang bertransformasi menjadi BLU, yaitu Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, serta Baristand Industri Lampung.
"Dengan menjadi BLU, sebagian kegiatan seperti litbang dan layanan teknis dapat dibiayai melalui PNBP yang menjadi sumber pendapatan, sehingga tidak semata-mata hanya mengandalkan anggaran dari rupiah murni. Dengan demikian, penganggaran dapat lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya menjadi beban APBN," paparnya.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
