Pemerintah diminta segera atasi dampak perang dagang AS-China

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah diminta segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak perang dagang antara AS dan China agar tidak berimbas kepada perekonomian Indonesia.

“Ada beberapa dampak perang dagang yang bisa berimbas ke Indonesia,” kata Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sutrisno Iwantono, kepada Antaranews, Selasa.

Presiden AS Donald Trump mengatakan, Jumat (15/6), terus mendorong pengenaan tarif impor yang tinggi dari China senilai 50 miliar dolar AS, yang akan memicu perang antara dua raksasa ekonomi dunia, karena China telah bersumpah untuk memberikan tindakan balasan.

Trump membuat daftar lebih dari 800 importir China kelas kakap dan strategis yang akan dihajar dengan tarif impor sebesar 25 persen, mulai 6 Juli 2018, termasuk impor mobil, yang sudah diumumkan dalam kebijakan garis keras kementerian perdagangan Amerika.

Iwantono mengatakan, akibat perang dagang dua ekonomi besar dunia itu, bisa menimbulkan ketidakpastian ekonomi. “Semua pelaku usaha cenderung menahan diri,” katanya.

Hal itu bisa menahan pertumbuhan ekonomi dunia yang tahun ini seharusnya membaik.

Iwantono mengatakan, proteksi di Amerika dan China menyebabkan komoditi kedua negara juga akan membanjiri pasar global.

Hal itu akan menekan harga dunia, termasuk harga komoduti ekspor dari Indonesia.

Proteksi juga menyebabkan kemunduran ekonomi baik di AS maupun China, padahal kedua negara tersebut merupakan pasar ekspor Indonesia. Akibatnya, ekspor Indonesia akan terganggu.

Gangguan ekspor ini tentu semakin memperburuk neraca perdagangan Indonesia, dan implikasi lebih lanjut menekan nilai rupiah terhadap dolar.

Iwantono mengatakan, untuk mengatasai dampak tersebut, pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan menjaga kepercayaan publik.

Dengan adanya stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terjaga maka pengusaha diharapkan berusaha seperti biasa.

Selain itu pemerintah juga perlu melakukan pengetatan “ikat pinggang “, efisiensi dalam pembelanjaan publik.

Untuk ekspor maka perlu melakukan inovasi baru dalam ekspor, seperti diversifikasi produk dan mencari alternatif baru tujuan ekspor.

Yang tidak kalah penting adalah menjaga koordinasi antar menteri agar tidak menimbulkan kegaduhan ekonom yang dapat menimbulkan kepanikan.