Manama, Bahrain (ANTARA News) - Rakyat Bahrain turun ke jalan di ibukota negeri itu, Manama, Jumat, untuk kembali menuntut pemecatan menteri tenaga kerja (menaker) di negeri itu sehubungan dengan program guna mengatasi pengangguran dan pemberlakuan pajak penghasilan baru. Pemrotes di Manama menuduh Menteri Tenaga Kerja Majid bin Muhsin Al-Alawi bertanggung jawab aas kegagalan inisiatif pemerintah dengan nilai 79 juta dolar AS guna membantu orang yang terkena pemutusan hubungan kerja kembali bekerja. Mereka juga menuduh dia memelopori program kontroversial dengan memberlakukan pajak-penghasilan 1-persen untuk pertama kali di negara pulau di Teluk tersebut pada penghujung Juni. "Kami menentang pajak 1-persen, bukan program untuk memerangi pengangguran, karena menerima pajak 1-persen berarti kami akan mendorong pemerintah memberlakukan pajak lebih banyak," kata Kepala Komite Nasional Penentang Potongan 1-Persen Abdul Hadi As-Saffar. Rakyat Bahrain, seperti tetangga mereka di wilayah Teluk, tak membayar pajak penghasilan langsung sebelum peraturan baru itu diberlakukan pada penghujung bulan Juni. Pajak langsung malah diberlakukan dengan cara membayar jasa bagi layanan tertentu pemerintah. "Kami juga menganggap menteri secara pribadi bertanggung jawab karena mendorong rencana pajak tersebut dan kami mendapati ketidak-peduliannya atas pandangan masyarakat mengenai masalah pajak sebagai memprovokasi --itu sebabnya mengapa kami menyerukan pemecatannya dari jabatannya," kata As-Saffar. Banyak serikat pekerja juga menyeru pemerintah agar menaikkan gaji dan bulan memotongnya. Komite bagi Pengangguran dan Pekerja Berpenghasilan Rendah di Bahrain (CULW) sudah menyerukan pengunduran diri Al-Alawi pada awal Juni, dan juga mencegam komentar yang diduga dikeluarkan oleh Menteri tersebut dalam beberapa pekan belakangan karena ia menuduh pengangguran sebagai orang yang malas. Anggota dewan CULW Hassan Abdulnabi mengatakan Proyek Pekerjaan Nasional (NEP) telah gagal dan sudah tiba waktunya bagi campur tangan politik guna menemukan penyelesaian bagi masalah pengangguran. Proyek NEP itu berusaha menemukan pekerjaan bagi warganegara Bahrain yang menganggur di sektor swasta melalui kesepakatan bersama dengan perusahaan dan pelatihan. Tetapi jumlah baru-baru ini menunjukkan bahwa sebanyak 14.700 dari 18.931 orang yang terdaftar dalam NEP sejak Februari tahun lalu sudah memperoleh pekerjaan. Sebagian tokoh agama juga sudah berbicara menentang pajak penghasilan tersebut, dan menggambarkannya sebagai tidak Islami, sementara CULW juga menolak pajak itu karena itu berdampak pada pekerja yang sudah menerima upah rendah. Wakil Menteri Urusan Tenaga Kerja Jamil Humaidan menyatakan bahwa rancangan tersebut akan menempatkan Bahrain sejajar dengan negara maju dalam hal keuntungan sosial bagi warganegaranya, demikian DPA. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
