Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan agar pemerintah segera memulai penerapan sistem pelayanan dokter keluarga di wilayah perkotaan. Ketua Umum Pengurus Besar IDI Fachmi Idris di Jakarta, Jumat, mengatakan wilayah perkotaan merupakan kawasan ideal untuk memulai penerapan konsep pelayanan kedokteran yang sejak tahun 1994 direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) itu karena kawasan perkotaan sudah memiliki infrastruktur kesehatan yang memadai. Dalam konsep pelayanan dokter keluarga, ia melanjutkan, satu dokter diplot untuk memberikan pelayanan kesehatan hanya kepada 2.500 jiwa di satu wilayah kerja dan banyaknya jumlah dokter yang berpraktik di perkotaan memungkinkan penerapan konsep itu. "Misalnya, di Jakarta yang berpenduduk sekitar 10 juta saja terdapat 11 ribu dokter, jadi tidak akan kekurangan kalau konsep ini diterapkan," ujarnya. Ia menjelaskan pula bahwa di wilayah perkotaan umumnya juga terdapat banyak penyedia jasa asuransi kesehatan yang diperlukan untuk mendukung penerapan konsep dokter keluarga. "Sebab sistem pembiayaan pelayanan kesehatan dalam konsep dokter keluarga dilakukan melalui asuransi, jadi masyarakat membayar pelayanan dimuka," katanya. Fahmi menambahkan, menurut perhitungan IDI dalam hal ini setiap individu cukup mengeluarkan semacam premi asuransi Rp10 ribu per bulan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. "Dan karena modelnya prabayar, semakin sedikit pasien yang sakit pendapatan dokter akan semakin banyak tidak seperti sekarang, semakin banyak yang sakit semakin banyak pendapatan dokter. Perubahan paradigma ini tentu akan berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan," katanya. Lebih lanjut dia menjelaskan, selain dapat menekan biaya kesehatan penerapan sistem pelayanan dokter keluarga juga akan berdampak nyata terhadap penurunan insiden penyakit. "Sebab selain memberikan pelayanan yang sifatnya kuratif kepada masyarakat di wilayah kerjanya, dokter keluarga juga akan melakukan promosi kesehatan dan upaya preventif lain," katanya. Sistem rujukan yang selama ini karut marut pun, kata dia, dengan sendirinya juga akan berjalan baik sehingga setiap kejadian penyakit dapat dideteksi di layanan kesehatan tingkat pertama sejak dini. "Dokter keluarga hanya melayani satu komunitas terbatas sehingga dia akan mengetahui kondisi kesehatan setiap pasien yang dilayani serta bisa mendeteksi dengan cepat gejala penyakit yang diderita pasien," ujarnya. Penerapan sistem pelayanan kesehatan dengan dokter keluarga, kata Penanggungjawab Bidang Sistem Kesehatan Masyarakat IDI Gatot Soetono, sejak bulan Juni 2007 sudah diujicoba di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Menurut dia, pemerintah Kota Bontang mengalokasikan dana Rp19 miliar untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi sekitar 77 ribu warganya yang belum punya jaminan pelayanan kesehatan.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
