Ironi mahasiswa eksklusif

Ketika kaum akademisi dan calonnya, yakni mahasiswa, merangkul ideologi ekstrem yang eksklusif, mereka melakukannya dengan kesadaran intelektual yang mengandung ironi.

Mengapa? Belajar di universitas, yang pada dasarnya mencari keutamaan nilai-nilai universal, semestinya menjadikan mereka semakin membuka diri pada nilai-nilai yang inklusif universal, bukannya malah menyempit dan mengurung diri dalam tempurung nilai-nilai yang eksklusif.

Tapi itulah faktanya. Fakta kasuistik, tentunya. Cukup menarik menyimak pandangan mereka yang belajar di perguruan tinggi namun punya pandangan yang minor tentang demokrasi dan berhasrat untuk menegakkan alias memperjuangkan teokrasi.

Itu membuktikan bahwa sang mahasiswa gagal untuk menjadi calon intelektual yang punya kesadaran tinggi tentang sejarah. Dia termasuk dalam kategori mahasiswa ahistoris.

Siska Nur Azizah adalah prototipe mahasiswa yang bisa dikategorikan ahistoris. Ketertarikannya pada paham teokratis adalah pilihannya yang tergesa-gesa.

Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia pengagum pemimpin Jamaah Ansharud Daulah(JAD), Aman Abdurrahman, itu sampai pada kesimpulan bahwa demokrasi itu lingkaran setan. Dia pun berpihak pada teokrasi.

Tampaknya Siska belum begitu banyak menyimak teks-teks tentang sejarah politik yang berkisah tentang tragedi kemanusiaan ketika ulama dan umaro bersekutu. Sejarah jatuh bangunnya negara-negara baik di era abad gelap Eropa, di era kekhalifan Muawiyyah, era negara-negara modern di bawah fasisme maupun komunisme memperlihatkan bahwa pergantian kekuasaan selalu diwarnai pembantaian berdarah.

Itu sebabnya, demokrasi dianggap sebagai jalan paling mulus dan damai dalam mengantarkan pemimpin politik naik ke puncak kekuasaan.

Teokrasi penuh dengan klaim-klaim teologis yang terlalu komplek untuk diterapkan di kondisi sosial yang multiras, multireligi, dan multikultur.

Menjadi kaum intelektual pada hakikatnya memilih untuk mengandalkan nalar, yang antara lain dalam pengambilan kesimpulannya, didasarkan pada fakta-fakta historis.

Mungkin benar bila seorang mahasiswa merujuk pada teori bahwa tokoh profetik yang memanggul kekuasaan akan bisa bersikap adil dan sistem teokrasi yang dijalankan oleh figur profetik akan melahirkan keadilan kepada komunitas yang dipimpinnya.

Namun, ketika persoalan figur profetik itu mulai diperdebatkan siapa sosok yang menjadi manifestasinya, saat itulah langkah untuk menuju sistem politik teokratis menjadi macet.

Kemacetan itu hanya bisa diatasi oleh demokrasi, yakni pemilihan umum. Dalam demokrasi, ada adagium yang bagaikan hukum besi bahwa suara rakyat mayoritas adalah suara Tuhan. Seburuk apa pun pilihan rakyat banyak itu, keabsahannya untuk memimpin rakyat tak bisa digugurkan oleh kekuatan lain yang juga absah.

Yang menarik, kekeliruan memilih pemimpin yang ideal, dalam demokrasi, akan dikoreksi pada periode pemilu berikutnya. Memang demokrasi pada akhirnya, di zaman yang menuntut kecerdasan dalam mengeksploitasi berbagai kemajauan teknologi informasi ini, menjadi persoalan kemampuan konsultan politik dalam memainkan isu.

Ironi lain yang diidap oleh mahasiswa ekstremis semacam Siska adalah kurangnya kemampuan melakukan komparasi sistem politik riil dalam perkembangan dunia mutakhir. Pembacaan teks yang beragam dan komprehensif tampaknya dianggap sebagai jalan yang berkepanjangan dan tak memukau mereka yang sejak awal memang berminat untuk mengindentifikasi diri sebagai golongan eksklusif.

Untunglah bahwa kasus mahasiswa ekstrem seperti Siska bukan gejala yang umum. Meski demikian, karena universitas punya misi untuk mengantarkan alumninya untuk berwatak rasional modern dan inklusif, gejala sekecil apa pun yang berseberangan dengan misi perguruan tinggi pantas dijadikan bahan pemikiran bagi pemangku kepentingan dunia pendidikan tinggi.

Jadi masalah
Mahasiswa yang sejak dini sudah memiliki orientasi pemikiran primordial tentu akan menjadi masalah ketika yang bersangkutan harus terjun ke masyarakat usai menyandang gelar sarjana.

Bisa dibayangkan problem yang muncul bila mahasiswa seperti itu mengambil bidang studi kedokteran, misalnya. Ketika dia harus mengabdikan ilmu di masyarakat plural seperti Indonesia, sikap-sikap primordial tentu akan berbenturan dengan fenomena di masyarakat.

Yang dibutuhkan Indonesia di masa depan adalah orang-orang berpikiran inklusif, yang siap mengabdikan ilmunya untuk kepentingan publik yang beragam etnik, agama dan budaya.

Sejak awal, sejak di bangku pendidikan, calon pemimpin bangsa perlu menanamkan kesadaran inklusif itu dalam diri masing-masing karena yang harus diupayakan dalam mengatasi problem sosial bukanlah menolong segmen masyarakat berdasarkan kategori primordial.

Sebagai contoh, problem pendidikan dan kesehatan, dua bidang yang vital dalam meraih kemajuan, terjadi bukan cuma dirasakan di komunitas penganut iman tertentu, tapi dialami di berbagai komunitas keimanan. Itu sebabnya, solusinya bersifat umum, tak segmentaris, tak primordial.

Harus diakui bahwa untuk menjadi inklusif perlu ada kondisi yang dibangun oleh pengelola perguruan tinggi untuk mendorong mahasiswa berinteraksi secara lintas etnis lintas iman dalam berbagai kegiatan kampus.

Selama ini dialog antariman dilakukan oleh para cendekiawan atau aktivis yang sudah lulus kuliah. Kegiatan semacam itu mestinya bisa dilakukan sejak calon pemimpin bangsa duduk di bangku kuliah.

Yang terjadi kadang justru kompetisi tak sehat di kalangan kelompok-kelompok mahasiswa yang mengorganisasi diri berdasarkan kategori keagamaan. Justru di kampus-kampus yang dibiayai negara, kompetisi tak sehat semacam itu cukup keras.

Ketika program orientasi mahasiswa bagi mahasiswa baru berlangsung, para senior melakukan semacam indoktrinasi kepada yuniornya dan menarik mereka untuk selanjutnya terlibat aktif dalam bentuk kajian-kajian keagamaan yang eksklusif.

Tampaknya selama kondisi yang membuka peluang lahirnya kelompok-kelompok eksklusif itu belum dihilangkan, kemungkinan lahirnya ironi yang diidap mahasiswa ekstrem sulit ditiadakan.