Jakarta (ANTARA News) - Pembangunan monorail akhirnya akan menggunakan sebagian dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta melalui mekanisme penempatan 10 persen saham Pemprov DKI dalam konsorsium pendanaan proyek yang digagas oleh swasta tersebut. Berbicara di Balaikota Jakarta, Jumat, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memaparkan salah satu hasil dari pertemuan tentang Monorail di kantor Wakil Presiden pada Kamis (26/7) lalu adalah akan dibentuknya konsorsium pembiayaan proyek yang terkatung-katung sejak dua tahun terakhir. "Kita akan berkontribusi 10 persen melalui komponen ekuitas atau setara dengan Rp134 miliar," katanya. Keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan di kantor Wakil Presiden tersebut adalah menyangkut kepastian pembiayaan monorail tersebut. Yang pertama melalui pembiayaan ekuitas dan yang kedua melalui keikutsertaan perbankan. Dari keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek itu, 30 persen berbentuk ekuitas (modal pengagas proyek-red) dan 70 persen pendanaan dari perbankan nasional baik milik pemerintah maupun swasta. "Bank baru akan melepaskan (beri pinjaman-red) bila telah adanya kepastian. Dan salah satu kepastiannya adalah dengan adanya BUMD milik DKI di konsorsium pendanaan itu," kata Sutiyoso. Dari komponen ekuitas, 51 persen dananya akan berasal dari BUMN dan BUMD dan sisanya swasta. Menurut Sutiyoso 10 persen diantaranya akan berasal dari DKI melalui BUMD Jakarta Propertindo. "Tidak masalah dengan jumlah itu, saya kira kita sanggup. Namun kita harus meminta persetujuan DPRD, oleh karena itu Jumat (27/7) pagi ini saya sudah melayangkan surat permohonan ijin tersebut," katanya. BUMN PT Adi Karya diperkirakan telah siap mendanai 25 persen dari komponen ekuitas tersebut bersama-sama dengan DKI sehingga tinggal menunggu peran swasta 65 persen lagi.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
