Moeldoko: Pertemuan Kim-Trump jadi kemajuan perdamaian dunia

Ketika mau berperang, niat itu yang perlu kita kenali."

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un di Singapura pada Selasa (12/6) sebagai langkah kemajuan bagi perdamaian dunia.

"Bagi sebuah negara, yang perlu kita lihat adalah niatnya," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Terlepas dari keseriusan dan tindak lanjut penjabaran pertemuan AS-Korut, menurut Moeldoko, peristiwa tersebut adalah momentum yang sangat bersejarah dan niat Presiden Kim menghentikan program nuklirnya harus dihargai.

Dalam hal politik luar negeri, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu menilai, niat sebuah negara adalah hal yang sangat perlu diperhitungkan, misalnya mengukur niat sebuah negara untuk menginvasi negara lain atau niatan untuk perdamaian.

"Ketika mau berperang, niat itu yang perlu kita kenali," kata purnawirawan jenderal bintang empat TNI Angkatan Darat (AS) itu.

Diceritakannya, ketika masih aktif menjadi Panglima TNI, ia pernah menghadiri pertemuan di AS, dan dirinya diminta agar Indonesia turut aktif menjaga keseimbangan keamanan akibat aktivitas pengayaan nuklir Korut di Semenanjung Korea.

"Karena, harus diakui pengembangan senjata nuklir Korea Utara ini berimplikasi pada psikologis negara-negara tetangganya," ungkap Moeldoko.

Setelah mengenali niat sebuah negara, ia menyatakan, langkah selanjutnya adalah komunikasi.

Sebagai contoh, ia menceritakan pengalamannya sebagai Panglima TNI terkait ketegangan yang pernah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia dalam hal perbatasan di Kalimantan.

"Saya tetap segaris dengan pemerintah bahwa Malaysia harus membongkar fasilitasnya di perbatasan," ujarnya.

Namun, sebagai Panglima TNI saat itu dirinya juga berdiplomasi dengan militer negeri jiran itu.

Diplomasi, ditambahkan Moeldoko harus dilakukan agar tak terjadi gesekan pada masa mendatang, karena sebelum ada keputusan politik dari negara, maka tentara tidak boleh bertindak sendirian.