Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi IV DPR RI Yusuf Faishal meminta Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) segera membenahi Bank Bukopin karena selama ini Bulog cenderung direpotkan oleh kinerja pengelola bank itu. "Sebagai pemilik saham terbesar, Bulog harus menanggung beban pembiayaan yang tinggi karena Bukopin cenderung menyusahkan Bulog. Pembebanan bunga yang tak rasional adalah salah satu sumber inefisiensinya," kata Yusuf kepada pers di DPR Jumat. Menurut politisi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) itu, selama ini Bulog memanfaatkan jasa keuangan Bank Bukopin dengan biaya serta bunga yang terlalu tinggi. "Jika Bulog menggunakan bank lain, maka dana yang bisa dihemat mencapai Rp100 miliar per tahun," tambahnya. Dalam kesempatan itu, Yusuf juga meminta Pemerintah mengubah strateginya dalam mendistribusikan jatah beras bagi warga miskin (raskin). "Jatah raskin untuk Papua sebaiknya dihentikan dan dananya diserahkan saja kepada Pemda untuk pengelolanya. Pemda bisa beli ubi-ubian untuk keluarga miskin di sana dan akan mendapat ubi lebih banyak. Dana raskin 1 kg beras untuk Papua bisa dapat 10 kg ubi. Juga untuk Maluku1 kg beras bisa untuk 5 kg sagu. Untuk NTT bisa untuk 2 kg jagung," katanya. Selama ini, kebijakan memberikan beras bagi warga miskin di Papua, Maluku dan NTT, menurut Yusuf, menyebabkan diversifikasi pangan menjadi terhambat. "Warga Papua yang secara tradisional biasa makan ubi-ubian harus diajak kembali ke tradisinya. begitu juga dengan warga di maluku dan NTT, yang mempunyai menu makanan tradisionalnya masing-masing," katanya. Untuk memelihara ketahanan pangan nasional, Yusuf juga mengusulkan pada Pemerintah revisi UU No7/1996 tentang Pangan yang dinilai belum memihak petani dan produsen dalam negeri. "Masalah ketahanan pangan juga perlu diatur dengan UU. Peraturan Pemerintah mengenai masalah itu masih minim dan lemah buat penguatan ketersediaan pangan nasional," katanya. Oleh sebab itu, tambahnya, Pemerintah juga perlu meningkatkan kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah dengan jalan memperluas kewenangannya untuk mengelola stok pangan dalam program raskin dan cadangan pangan pemda. "Pemerintah harus cepat melakukan pembenahan ini," kata Ketua Komisi IV DPR itu.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
