"Pendekatan kemitraan menekankan pembangunan Papua agar masyarakatnya berdaya, karena tidak mungkin orang lain yang membuat warga di daerah itu sejahtera. Rakyat Papua harus berdaya dan orang lain membantu sebagai mitra," kata Apolo di Jakarta, Selasa.
Apolo sempat menjadi pembicara pada diskusi bertemakan "Kemitraan Multi Pihak untuk Pembangunan Berkelanjutan di Papua" yang digelar lembaga "Partnership-ID" didukung PT Freeport Indonesia.
Apolo menuturkan, perlu langkah kolaborasi agar pembangunan Papua berjalan optimal dengan sinergisitas dan kemitraan antara pemangku kepentingan.
Vice Presiden Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama mendukung pemikiran Apolo agar kemitraan menjadi modal penting bagi kemajuan masyarakat Papua.
Riza mengatakan, Freeport Indonesia mendorong kemajuan masyarakat Papua melalui kemitraan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Diuraikan Riza, Freeport Indonesia memulai kerja di Papua pada 1967 namun tidak ada pihak bisa diajak bekerja sama sehingga Freeport membangun sarana dan infrastruktur seperti klinik, rumah sakit dan sekolah.
"Akhirnya mulai ada mitra yang bisa diajak berkolaborasi, berdasarkan pengalaman tanpa peran serta dan partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam program, hasil yang dicapai menjadi tidak maksimal dan berdampak pada efektivitas program," tutur Riza.
Mantan Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, Erna Witoelar berpendapat pembangunan Papua akan mendapatkan manfaat dari kemitraan multi-pihak berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan "Sustainable Development Goals (SDGs).
Pendiri Partnership-ID itu menilai saat ini program SDGs belum terlihat namun pada masa mendatang aspirasi warga Papua akan mewarnai pelaksanaan SDGs melalui kemitraan.
Erna mengajak seluruh pihak yang berkepentingan di Papua untuk bekerja sama dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan tersebut sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan hidup, serta memastikan semua orang menikmati kemakmuran dan kedamaian.
Erna menegaskan pentingnya pemilihan sektor prioritas dalam menjalankan SDGs. Pemilihan sektor prioritas yang relevan dengan isu dan tantangan yang dihadapi dapat menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan yang terjadi.
Erna mencontohkan Freeport Indonesia yang membangun Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) dengan sukses memilih fokus kemitraan pada sektor pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.
Senior Manager Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN), Soleman Faluk menjelaskan usaha IPN dan Freeport untuk bermitra dengan masyarakat dalam menyiapkan tenaga terampil di sektor pertambangan.
Soleman menyebutkan IPN tidak hanya mendidik keterampilan peserta didik namun juga mendidik karakter agar sesuai dengan kebutuhan profesional yang diharapkan perusahaan.
IPN merupakan lembaga non formal pendidikan yang didirikan pada 2003 sebagai bagian dari salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam bidang pengembangan SDM Papua.
IPN memiliki 16 program atau jurusan dan disertai program pengembangan berbasis kompetensi dan memiliki 4.000 siswa hingga 2018.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
