Beijing (ANTARA News) - Laju pertumbuhan ekonomi China harus dikurangi sebelum terlalu panas (overheated), dan para pejabat di semua tingkatan diminta untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat ini, demikian peringatan dari pemimpin China. "Biro Politik Partai Komunis China (CPC) minta hal itu setelah pemerintah pusat melakukan inspeksi yang mengetahui adanya beberapa pemerintah daerah yang tidak mengindahkan keputusan Dewan Negara untuk menyelamatkan energi dan mengurangi emisi gas serta masih melakukan investasi yang menggunakan sumber daya alam, terutama di sektor konsumsi," lapor harian China Daily edisi Jumat. Seluruh pemerintah daerah, terutama para pejabatnya, harus melaksanakan arahan pemerintahan pusat, demikian Biro Politik CPC dalam pertemuannya, yang diketuai oleh Presiden Hu Jintao. Dikemukakan, pemerintah daerah harus memahami konsekuensi dari menguatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 11,9 persen selama kwartal kedua 2007 dan 11,5 persen dalam semester pertama 2007. Aset investasi tetap di kawasan perkotaan naik 26,7 persen dalam semester pertama 2007 dan terdapat aliran dana yang besar ke sejumlah industri yang menggunakan energi banyak. "Prioritas sekarang adalah menjaga ekonomi China agar tidak terlalu panas atau terlalu tinggi ," demikian hasil pertemuan Biro Politik CPC itu. Hu menekankan pentingnya melihat perubahan lingkungan ekonomi domestik dan internasional serta meminta secara berkesinambungan mengupayakan menyelesaikan sejumlah masalah terkait dengan berlebihnya likuiditas dan kapasitas yang terlalu berlebihan. "Produksi pertanian, terutama produksi biji-bijian, seharusnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan melalui percepatan infrastruktur pertanian," kata Hu. Selain itu juga mengupayakan penghematan energi dan mengurangi emisi gas. Hu juga berharap kehidupan masyarakat sebaiknya juga turut menyelesaikan masalah-masalah itu (penghematan energi), antara lain melalui pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, dan keselamatan kerja. Komitmen Pemerintah China untuk mengurangi konsumsi energi per unit Produk DOmstik Bruto (GDP) sebesar 20 persen selama rencana pembangunan lima tahun ke-11 (2005-2011) adalah sebuah "tantangan", demikian Biro Politik CPC dalam keterangannya. Namun sejumlah tenaga ahli mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki cukup dana untuk mencapai sasaran itu. Ketua Institut Informasi Batu Bara China, Huang Shengchu mengatakan situasi terakhir ini bukan hanya karena adanya perbedaan dalam pemikiran tapi juga disebabkan sejumlah pemerintah daerah kurang dana. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
