Menristekdikti minta rektor cegah radikalisme masuk kampus

Pamekasan (ANTARA News) - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Mohammad Nasir meminta agar para rektor mencegah masuknya paham radikalisme ke lingkungan kampus, mengingat akhir-akhir paham tersebut kian menyebar luas di Indonesia.

"Sebab, masuknya paham radikal di lingkungan perguruan tinggi, jelas akan mendistruksi terhadap mutu pendidikan tinggi," ujar dia di Pamekasan, Senin.

Ia menjelaskan keberadaan Indonesia sebenarnya sudah tidak diganggu gugat dengan empat pilar, yakni Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini sudah menjadi konvensi bersama pada pendahulu bangsa kita," katanya.

Kampus sebagai institusi pendidikan yang mencetak calon intelektual generasi muda bangsa pada masa-masa yang akan datang harus berkembang pada peningkatan daya saing dan meninggalkan radikalisme.

"Kami akan menginstruksikan kepada rektor agar melakukan monitoring pada mahasiswa dan dosen," katanya.

Salah satu cara yang harus dilakukan dengan mengontrol akun media sosial masing-masing mahasiswa, sehingga aktivitas mereka bisa terpantau.

"Tugaskan rektor mengontrol medsos mahasiswa. Dan ketentuan ini akan berlaku mulai Tahun Akademik 2018-2019 ini," ujar Nasir.

Menristekdikti Mohammad Nasir datang ke Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin, dalam rangka meresmikan Pusat Unggulan Iptek (PUI) Garam di Desa Pedelegan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Usai meresmikan PUI, Menristekdikti Nasir berkunjung ke Pondok Pesantran Al-Mujtamak, Plakpak, Pegantenan dan Pondok Pesantren Sumber Bungur, Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan.