Tokyo (ANTARA News) - Puluhan bupati, walikota dan kepala dinas ramai-ramai meminta KBRI Tokyo untuk menjadi fasilitator dalam mendatangkan investor Jepang ke daerah masing-masing, sekaligus memohon dimasukkan dalam program kerjasama "sister city" atau "sister province" dengan kota-kota dan propinsi dari Negeri Sakura. Hal itu mengemuka saat sekitar seratus gabungan kepala daerah dan anggota DPRD dari berbagai daerah di Indonesia bertatap muka dengan Dubes RI untuk Jepang Jusuf Anwar di KBRI Tokyo, Kamis malam. Kedatangan para kepala daerah dan anggota DPRD itu dikoordinir oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup, Moh. Gempur Adnan. Daerah seperti Papua Barat, Aceh Singkil, hingga kota Pematang Siantar meminta langsung kepada Dubes Jusuf Anwar dicarikan investor agar mau menanamkan modalnya bagi pembangunan di daerah masing-masing. Bahkan ada diantaranya yang terang-terangan menyatakan meminta dibuatkan program sister city seperti yang disampaikan Walikota Pematang Siantar Robert Edison Siahaan. "Tolong Pak Dubes mohon kota Pematang Siantar didaftar jadi sister city," kata Siahaan. Atas semua permintaan itu Dubes menyatakan kesanggupannya dan akan berjuang untuk merealisasikannya. Namun dubes juga meminta daerah mampu membuat suatu situasi yang kondusif dan transparan bagi iklim investasi, terutama soal ketentuan perda. "Jepang saat ini belum menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi utama, meskipun sudah mengetahui ada UU Penanaman Modal yang baru," ujarnya. Mantan menteri keuangan itu mengemukakan bahwa Indonesia menduduki peringkat nomor sembilan dari sepuluh negara yang dijadikan tujuan investasi Jepang, kalah dengan Vietnam. "Itu survey yang dilakukan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), ketika ditanya kepada para pengusahanya, negara mana yang lebih mengutungkan untuk melakukan investasi di luar negeri," ujar Jusuf Anwar. Lebih jauh Dubes juga menerangkan peta hubungan Jepang dan Indonesia yang masih tetap baik dari sisi ekonomi, sehingga daerah-daerah harus memanfaatkan peluang otonomi daerah yang sudah ada, terlebih kedua negara akan merayakan 50 tahun hubungan diplomatiknya pada April 2008.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007