Wakil Ketua MPR: Negara wajib sejahterakan rakyat

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, menilai bahwa negara harus menyejahterakan rakyatnya sesuai dengan semangat keadilan sosial pada sila kelima Pancasila.

"Negara seharusnya wajib menyejahterakan rakyatnya," kata Mahyudin di Pondok Pesantren Nurul Ihsan, Sangatta, Kalimantan Timur, pada hari terakhir sosialisasi Empat Pilar MPR dan Safari Ramadhan di Kalimantan Timur, Jumat (8/6).

Mahyudin menyebutkan nilai keadilan sosial itu memiliki prinsip kesejahteraan rakyat.

"Pada prinsipnya negara Indonesia didirikan untuk sungguh-sungguh memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin," ujarnya.

"Jadi negara itu wajib menyejahterakan rakyatnya. Fakir miskin harus disantuni. Pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk anak-anak. Cuma ini belum terwujud semuanya," sambungnya.

Mahyudin menjelaskan tiga kehidupan dasar manusia yang harus dipenuhi yaitu sandang, pangan, dan papan.

"Orang punya makanan, pakaian, dan rumah. Mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Itu harus disiapkan negara," sebutnya.

Tapi, lanjut Mahyudin, masih banyak rakyat yang belum menikmati listrik, banyak anak yang tidak bersekolah karena tidak mampu.

"Bantuan untuk pendidikan anak, justru dibelikan beras dan kebutuhan pokok. Itulah potret masyarakat Indonesia. Keadilan sosial belum tercapai," tuturnya.

Menurut Mahyudin, banyak persoalan sosial muncul karena tidak adanya kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Misalnya, kejahatan muncul karena kemiskinan.

Ia membandingkan dengan negara yang telah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, seperti Denmark. Menurut survei Denmark menjadi negara yang aman dan hampir tidak ada kejahatan di sana.

"Sebaliknya di Indonesia, penjara penuh. Bahkan over capacity," ujarnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR diakhiri dengan memotong tumpeng untuk merayakan hari ulang tahun Mahyudin.