Sidoarjo (ANTARA News) - PT Lapindo Brantas Inc. dan tokoh masyarakat Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang difasilitasi oleh anggota DPR RI Komisi III, Ahmad Fauzi, melakukan pertemuan tertutup di Restoran Tropis Sidoarjo, Kamis. Hubungan Masyarakat (Humas) Lapindo, Yuniwati Teriyana, usai pertemuan mengatakan bahwa pihaknya dalam pertemuan itu menjelaskan situasi terkini, terutama terkait kendala dalam penanganan korban lumpur, termasuk ganti rugi dan sikap pengungsi di Pasar Baru Porong (PBP) yang tidak bersedia menerima uang kontrak. Menurut dia, pertemuan itu merupakan langkah awal dari sikap Lapindo terhadap masyarakat setelah kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. "Lapindo tidak banyak menjelaskan, namun lebih banyak bersikap terbuka kepada tokoh-tokoh yang hadir," katanya. Salah satu tokoh masyarakat dari Desa Jatirejo yang hadir, Gus Maksum, mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya sedikit membawa manfaat, karena apa yang dijelaskan Lapindo tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan ke media massa. "Saat ini beberapa kiai yang diminta menjadi pengawas dalam pembayaran ganti rugi, dan para kiai masih belum bisa memberikan kepastian. Sebenarnya yang tepat menjadi pengawas yakni pemerintah pusat atau istansi terkait yang berkompeten di bidangnya," katanya. Menurut dia, dalam pertemuan tersebut, Lapindo diminta lebih transparan dalam menyampaikan kondisi keuangannya. Menyinggung tentang sumpah yang dilakukan korban lumpur, ia mengatakan, sumpah itu merupakan upaya mengerucutkan masalah yang selama ini menjadi beban masyarakat korban lumpur. Para Ulama menganggap, sumpah tersebut bisa memberikan penilaian mana yang benar dan mana yang salah. "Selama di dunia, yakni warga korban lumpur memberanikan berjanji di hadapan Allah. Namun, untuk urusan akhirat, semua dikembalikan lagi kepada Allah," katanya. Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Fauzi, mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan upaya mengamankan transaksi presiden tentang segera tuntasnya ganti rugi sebelum lebaran. "Saya sengaja melakukan jaring aspirasi di daerah pemilihan Sidoarjo, dengan maksud untuk melihat secara langsung kondisi korban lumpur," katanya. Mengenai Bantuan Presiden senilai Rp10 miliar, hingga saat ini belum juga dibagikan masyarakat, Fauzi mengaku pada Rabu (25/7) makam dirinya bertemu dengan Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso. "Salah satu hasil pertemuan itu, bupati akan mengembalikan uang tersebut kepada Presiden karena kondisi riil di Sidoarjo banyak terjadi tarik ulur untuk mendapatkan bantuan. Keputusan ini dirasa lebih bijaksana," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
