Hal itu disampaikan Zulkifli usai menjadi pemateri dalam acara Ramadhan Tabligh Lecture setelah sholat Tarawih, di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (7/6), seturut keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
"Kami Pimpinan MPR RI memang sangat ketat dan keras sekali soal transparansi di MPR karena memang kewajiban kami untuk itu, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun terutama soal anggaran," kata Zulkifli.
"Kalau ada yang salah cepat dibetulkan kalau perlu tombok karena kita ingin pertanggung jawaban MPR sempurna," ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Zulkifli juga mengapresiasi Kesekretariatan Jenderal MPR yang bisa merealisasikan apa yang ditetapkan Pimpinan MPR RI dengan kerja dan upaya keras sehingga berhasil meraih WTP enam kali berturut.
"Saya pribadi dan Pimpinan MPR RI sangat berterima kasih kepada Setjen MPR RI. Kami harap prestasi baik ini dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi," ujarnya.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017, BPK memberikan opini WTP kepada 80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKKL dan LKBUN). Dari LHP BPK itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian dan lembaga diserahkan BPK kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Senin (4/6) lalu.
Baca juga: Ketua MPR ingatkan bijak berpolitik
Baca juga: Zulkifli Hasan tolak sebutan masjid sebarkan radikalisme
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018