Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan capaian Kemenko Kemaritiman di hadapan anggota Badan Anggaran DPR RI Jakarta, Kamis (7/6) kemarin.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, sejumlah capaian yang dipaparkan antara lain mengenai diplomasi sawit, operasional Bandara Kertajati di Majalengka, pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi hingga kerja sama investasi Indonesia-China.
Terkait diplomasi Indonesia atas rencana pengurangan penggunaan minyak sawit dan turunannya di negara-negara anggota Uni Eropa, Luhut mengatakan pemerintah terus menjelaskan secara agresif keterkaitan antara pertanian sawit terhadap kesejahteraan di Indonesia.
"Ada lima strategi yang telah dilakukan Indonesia yakni, `further engagement stakeholder` UE terkait isu kelapa sawit, `mainstreaming sustainable palm oil` Indonesia, strategi komunikasi dan diseminasi informasi kelapa sawit, dan seminar kelapa sawit yang difasilitasi oleh Vatikan," katanya.
Kemudian, terkait operasional Bandara Kertajati untuk menjadi salah satu embarkasi calon jemaah haji tahun ini, Luhut menegaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan ini dengan sangat baik.
Pemerintah telah mempersiapkan berbagai infrastruktur utama dan penunjang dengat sangat rinci demi memudahkan para calon jamaah haji yang akan beribadah di Tanah Suci.
"Semua sudah kita persiapkan dengan sangat mendetail. Kami hanya ingin memberikan kenyamanan kepada para calon jemaah haji, karena mereka tidak perlu jauh-jauh lagi ke Soekarno-Hatta, semua fasilitas saya jamin sudah siap karena saya yang memimpin sejak awal rapat, jadi tidak ada yang tidak siap," katanya.
Pemerintah, lanjut Luhut, melalui koordinasi dari Kemenko Maritim juga telah memulai percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi berbasis teknologi lingkungan.
Selain itu, ia juga memastikan kemajuan kerja sama investasi Indonesia-Chiba, dengan total nilai investasi sebesar 59,081 juta dolar AS.
Luhut juga menjelaskan mengenai kemajuan penting dalam percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang struktur satgas yang dipimpin Kemenko Maritim dan melibatkan Pemda, TNI-Polri, dan berbagai tim ahli.
"Saya kira kita harus jujur bahwa ekonomi kita tidak memburuk tetapi justru membaik, kita bicara data, memang masih ada kekurangan, kita juga belum bisa bilang Indonesia baik disana-sini, tetapi kita juga punya alat ukur yang kita gunakan, saya juga pernah tanya kepada Bank Dunia dan pihak mereka katakan mereka juga melihat perubahan yang sangat signifikan di Indonesia," tutupnya.
Baca juga: Luhut: Indonesia tak berpihak dalam kemitraan perairan
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018