DPR terima pengajuan pagu anggaran mitra kerja

Saya kira anggaran untuk Polpum pada tahun politik ini perlu ditingkatkan lagi."

Jakarta (ANTARA News) - Komisi II DPR RI menerima pengajuan pagu indikatif kementerian dan lembaga yang disampaikan mitra kerjanya pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

"Komisi II hanya menerima semua pengajuan pagu indikatif yang disampaikan mitra kerja. Nanti setelah Lebaran akan ada pendalaman lagi," kata Ketua Komisi II Zainudin Amali, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, komitmen Komisi II tidak akan mengurangi anggaran tahun 2019 yang diajukan 13 mitra kerjanya, baik kementerian maupun lembaga.

Ia berharap, semua mitra kerja Komisi II mendapat pagu anggaran sesuai dengan yang diajukan, meskipun keputusan ada pada Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampakan bahwa Kemendagri mengajukan anggaran untuk tahun 2019 senilai Rp3 triliun.

Tjahjo juga menyampaikan permohonan penambahan anggaran untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) senilai Rp30 miliar.

Mendagri meminta Komisi II DPR dapat memperhatikan pagu indikatif bagi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Ditjen Polpum) yang hanya senilai Rp237, 33 miliar.

"Tahun 2019 ada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Saya kira anggaran untuk Polpum pada tahun politik ini perlu ditingkatkan lagi. Saya minta kepada Pimpinan Komisi II dan Banggar bisa menelaahnya,” katanya.

Pada rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Naisonal (ATR/BPN), Sekretaris Jenderal BPN, Himasan, menyampaikan pagi indikatif untuk kementerian tersebut pada RAPBN tahun 2019 senilai Rp9 triliun.

Menurut dia, ada peningkatan usulan anggaran sebesar RpRp607 miliar, untuk membiayai volume kegiatan sertifikasi tanah melalui redistribusi tanah dan pendataan sistematis lengkap sebanyak sembilan juta sertifikat pada 2019.