"Karena masih banyak perusahaan yang beroperasi di daerah ini tetapi tidak membayar pajak," kata Alex saat penandatanganan kesepakatan bersama dengan BPH Migas di Palembang, Kamis.
Menurut dia, walaupun perusahaan itu memiliki izin dari pusat tetapi pemerintah provinsi berhak memberikan izin daerah. "Apalagi minyak dan gas bukan punya perusahaan tetapi negara sehingga ada aturan sendiri," ujar dia.
Alex mengatakan melalui kerja sama itu maka perusahaan akan terdata secara jelas sehingga pemda dapat memantau yang tidak membayar pajak.
Sebenarnya, lanjut dia, potensi pajak kendaraan bermotor masih cukup besar karena banyak perusahaan belum terdata.
Oleh karena itu melalui kerja sama tentang pertukaran data konsumsi dan distribusi BBM itu pendapatan daerah akan meningkat, kata Alex.
Kepala BPH Migas Fanshurrullah Asa mengatakan kerja sama ini pertama dilakukan di Sumsel karena provinsi ini kaya potensi minyak dan gas sehingga perlu terus digali.
Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2018
