Presiden mengatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro memberikan ruang kepada nelayan ketika membutuhkan modal ada tempatnya.
“Mungkin lebih pas diberikan nama Bank Mikro Nelayan,” ucap Presiden seperti yang dirilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Saat Kepala Negara bertemu dengan nelayan, seringkali yang dikeluhkan adalah masalah permodalan dan pembiayaan, sehingga menyambut baik kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Nelayan (LKM) ini.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengusulkan agar bunga pinjaman yang diberikan dapat diturunkan dari 7 persen menjadi 3 persen per tahun.
Usulan Presiden menurunkan bunga ini bukan tanpa alasan, mengingat pembiayaan mikro bagi nelayan ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“BLU tidak mencari keuntungan, yang penting dananya mutar di nelayan,” kata Presiden.
Presiden juga berpesan agar para nelayan cermat jika ingin meminjam uang dan menggunakan pinjamannya itu untuk hal yang produktif.
Seperti Sugiman, anggota bakul ikan dari Indramayu, yang meminjam sebesar Rp40 juta dari lembaga keuangan mikro tersebut, Presiden mengingatkan agar pinjaman tersebut digunakan sepenuhnya untuk usaha.
"Kalau mau pinjam tanya bunganya. Gunakan seluruhnya untuk modal kerja, modal usaha. Jangan dibeli yang lain. Jangan sampai 20 juta buat beli motor," ujar Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga sempat berbincang dengan nelayan, salah satunya adalah Carikam.
Carikam adalah seorang nelayan budidaya udang vaname, ia meminjam sebesar Rp50 juta dan saat panen setelah 3 bulan, keuntungan yang didapat sebesar Rp50 juta.
“Tapi kalau itu waktu harga bagus. Kalau sekarang harga turun, keuntungannya Rp25 juta,” ucap Carikam.
Untuk itu ia meminta kepada Presiden untuk menaikkan harga udang vaname.
"Ya permintaan saya kepada pemerintah khususnya untuk meningkatkan ini Pak, harga (udang vaname)," ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Presiden pun menanggapi dengan menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa intervensi urusan harga.
"Ya urusan harga itu enggak mungkin pemerintah intervensi, harga itu ditentukan oleh pasar. Kalau produksinya banyak, permintaan berkurang ya pasti harganya turun otomatis," katanya.
Oleh karena itu, Presiden pun menyarankan agar nelayan bisa memperhitungkan kapan harga naik atau turun, sehingga bisa menentukan juga kapan mulai menanam udang.
"Tapi kalau bisa kayak (udang) vaname ini yang banyak kan untuk ekspor juga, ya tolong dilihat kapan kita memulai menanam udang itu dan kapan panen dihitung betul. Sehingga harga itu betul-betul
kita tahu kapan harga pas naik kapan pas harga turun," tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Di Karangsong, Indramayu, merupakan pertama kalinya penyaluran dana BLU LPMUKP melalui LKM, yakni Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Jasa Hasil Windu dan Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra.
Plafon yang disetujui masing-masing adalah Rp2 Miliar untuk 100 orang pembudidaya dalam Pokdakan Jasa Hasil Windu dan Rp8 Miliar untuk 323 nelayan yang tergabung dalam KPL Mina Sumitra.
Skema permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir ini sangat terjangkau bagi pelaku usaha, terutama untuk skala yang belum terjangkau Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
